by

LKLH Menggelar Aksi Di Depan Kantor BPN Sumut

-Terbaru-1,007 views

SUMUT. Bratapos.com – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Lembaga Konservasi Lingkungan Hidup (LKLH) yang di ketuai oleh INDRA MINGKA, menggelar demonstrasi di depan Kantor Badan Pertanahan Nasional, Jalan Brigjen Katamso Medan, Kamis (28/3).

Dengan membawa spanduk, pengeras suara dan poster, massa meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Wilayah Sumatera Utara (Sumut) membuka data Hak Guna Usaha (HGU) yang ada di seluruh daerah Sumatera Utara.

“Kita meminta BPN membuka data HGU di Sumut berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang memerintahkan kepada BPN untuk membuka data HGU kepada FWI,” menurut ketua DPW LKLH Sumatera Utara, Indra Mingka.

Beliau menjelasskan kepada awak media BRATAPOS SUMUT aksi tersebut sebagai dukungan moril kepada Koalisi Masyarakat Sipil Jakarta yang terus meminta agar Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN RI, mematuhi putusan Mahkamah Agung tertanggal 6 Maret 2017 dengan nomor register 121 K/TUN/2017.

“Tapi putusan tersebut sudah lewat selama dua tahun, namun putusan itu tidak juga direalisasikan,” ujarnya.

Dirinya menjelaskan, di Indonesia khususnya Sumatera Utara, banyak terjadi tumpang tindih alas hak di atas tanah perkebunan yang dikeluarkan sebagai tanah Hak Guna Usaha. Tidak jarang hal tersebut menjadi pemicu konflik, antara pihak perusahaan dengan masyarakat yang telah lama menggarap dan memiliki lahan didalam areal HGU maupun sekitar HGU.

“Ada beberapa daerah yang kita nilai terjadi tumpang tindih alas hak tanah bahkan mengambil daerah terlarang seperti kawasan hutan lindung,seperti yang terjadi di Kabupaten Asahan,simalungun, Batubara, Labuhan Batu Utara, Tapanuli Selatan,padang lawas ,dan Kabupaten Mandailing Natal,” ungkapnya.
Dari beberapa kasus yang terjadi, sambungnya, salah satunya adalah konflik masyarakat Desa Sungai Paham, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan di lahan seluas 400 hektar. Masyarakat mengklaim tanah tersebut memiliki legalitas Land Reform, namun oleh PT Inti Palm Sumatera dinyatakan masuk dalam konsesi HGU.bahkan ditenggarai merubah tata ruang dengan berbagai macam cara seperti menggeser patok batas Koordinat HGU,menutup aliran sungai,memindahkan aliran sungai,menggusur paksa sebuah perkampungan maupun perkuburan masyarakatnya.

“Makanya kami minta ini segera dibuka oleh BPN. Agar jelas mana yang sebenarnya masuk HGU dan mana yang tanah masyarakat,” tegas beliau mengakhiri penjelasannya.
Bratapos sumut akan bekerjasama dengan DPW LKLH SUMUT untuk saling memberikan informasi serta laporan tentang perusahaan yang nakal dan melanggar Undang-Undang ataupun peraturan yang berlaku baik di negara Indonesia maupun di RSPO ataupun ISPO,bahkan kita siap melaporkan RSPO atau ISPO tersebut ke badan United Nations jika tidak bisa memberikan penyelesaian untuk anggotanya yang melanggar tersebut.”ungkap Handrianto koordinator Investigasi dan Hukum BRATAPOS SUMUT dengan tegas.

Reporter : Hnd

Editing : Wo

Publisher : Redaksi

REKOMENDASI UNTUK ANDA