by

E-KTP Bermasalah Lagi Di Pati

PATI, BrataPos.com – Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) untuk Warga Negara Asing (WNA), menjadi sorotan anggota Komisi II DPR RI saat berkunjung ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pati. Hal ini terkait potensi penyalahgunaan WNA pemegang KTP elektronik untuk ikut mencoblos saat pemilu 17 April nanti. Terlebih warna dan desain KTP elektronik WNA dinilai sangat mirip dengan KTP elektronik Warga Negara Indonesia (WNI).

“Sehingga harus ada upaya dari pemerintah, untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan tersebut. Sebagaimana kita tahu bahwa ketentuan seseorang dapat menggunakan hak pilihnya saat pemilu, salah satunya memiliki KTP el,” kata Firman Soebagyo yang datang ke Bawaslu Pati, Jum’at, 08/03/19.

Firman Soebagyo mengaku, pihaknya memang sudah pernah mengusulkan kepada Pemerintah untuk menghentikan sementara pemberian KTP elektronik bagi Warga Negara Asing di Indonesia.

Kedepan payung hukum kita persiapkan, sehingga ada perbedaan warna antara KTP elektronik bagi WNI maupun WNA. Ini menjadi penting karena tentunya penyelenggaraan pemilu yang tinggal 38 hari lagi itu masih banyak hambatan dan kendala bagi teman-teman penyelenggara atau pelaksana di daerah. Terutama dengan adanya isu KTP elektronik WNA dan saya meyakini tidak banyak WNA,” ujarnya politikus senior Golkar ini.

Untuk mengantisipasinya, lanjut Firman, perlu payung hukum yang jelas. Sebab dalam ketentuan yang mengatur tentang pemilu menjelaskan yang bisa mengajukan hak suaranya, mereka yang memegang KTP elektronik.

“Untuk mengantisipasi kemungkinan KTP elektronik perlu payung hukum agar para petugas Bawaslu ketika ada indikasi-indikasi ditemukannya orang asing yang tiba-tiba memegang KTP elektronik ke Pati, dan mengajukan hak suaranya. Karena KPU tidak bisa menolak karena undang-undangnya menjelaskan seperti itu. Sebab yang bisa menggunakan hak suara, mereka yang memegang KTP elektronik, tidak ada ada penjelasannya WN Indonesia atau WN Asing,” kata Firman merinci.

Saat ini dalam DPT di Pati tidak ditemukan ada WNA yang masuk dalam daftar, namun kemungkinan itu tetap perlu diwaspadai.

Dalam kunjungan dan pertemuannya dengan Komisioner Bawaslu Kabupaten Pati itu, anggota Komisi II DPR RI H Firman Soebagyo SE MH juga untuk mengetahui dari dekat kendala-kendala yang menghambat kinerja penyelenggara pemilu di daerah.

Sementara itu komisioner Bawaslu, Ahmadi menyampaikan terima kasih kepada komisi 2 DPR RI yang diwakili Pak Firman yang sudah melakukan kunjungan ke bawaslu

Dari pertemuan ini kami juga menyoroti terkait saksi. Bahwa saksi yang diajukan oleh parpol yang ada di Pati ini ada 16 parpol.
tetapi sampai hari ini baru ada 8 parpol. 8 lainnya belum menyampaikan. Ini menjadi kendala kami yang harus segera mengajukan anggaran,” katanya.

Kendala yang kami alami, lanjut Ahmadi, adalah masalah ke uang saku atau uang transport.
Artinya selama ini memang dari parpol menginginkan ada transport dari Bawaslu. Padahal kami tidak ada anggaran terkait itu. Tadi juga disampaikan komisi 2 bahwa anggaran disana itu tidak diturunkan, memang tidak ada itu,” pungkasnya.

Reporter          : sholihulhadi

Editor              : Nr

Publisher         : Redaksi

REKOMENDASI UNTUK ANDA