by

Diduga Terburu Buru, Diskrimum Polda Jatim Menetapkan Sebagai Tersangka

SURABAYA, BrataPos.com – Dalam agenda keterangan saksi, Pengadilan Negeri Surabaya menggelar sidang Gugatan praperadilan diruang Candra. Rabu (6/3/2019).

Dengan menghadirkan saksi ahli Prof. Dr. Sardjijono SH MHum, guru besar Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara (Ubhara), untuk di mintai keterangan dan juga memberikan pendapatnya.

Saksi ahli Prof. Dr. Sardjijono SH MHum berpendapat bahwa penyidik Ditreskrimum Polda Jatim sangat terburu-buru menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa bukti yang aslinya.

Sebabnya, bila hanya berdasarkan bukti foto copy saja, seseorang belum bisa di tetapkan sebagai tersangka, karena bukti foto copy hanya merupakan bukti petunjuk awal saja, dan penyidik punya kewajiban hukum untuk mencari aslinya, bila perlu dilakukan penggeledahan terhadap siapa saja yang dicurigai menyimpan surat aslinya.

Menurut Prof Sardjijono mengatakan sikap terburu-buru penyidik tersebut sangat dilarang, sebab tidak sesuai dengan Perkap No 14/2014 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, katanya.

Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) itu berkaitan, maka, ancaman hukuman untuk ayat (1) dan ayat (2) sama. Hal ini berbeda dengan pasal 480 KUHP. Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) itu sangat terkait. Jika salah penerapannya maka akan merugikan seseorang yang tidak bersalah, tegasnya.

Melalui kuasa hukumnya Hidayat SH menyatakan bahwa penetapan tersangka atas Klienya tersebut tidak sesuai aturan yang berlaku, Karena didalam penetapan tersebut, sebenernya penyidik mengetahui bahwa perkara ini dahulu pernah dilaporkan.

Pada Tahun 2009 Klien kami dilaporkan tapi pada tahun 2011 di SP3kan oleh Polda Jatim, Tak terima dengan SP3 itu lantas pada tahun 2012 SP3 tersebut Praperadilankan, ditingkat pertama memang permohonan Praperadilan tersebut dikabulkan, namun ditingkat banding diterima.

Artinya SP3 yang dikeluarkan Polda Jatim terkait pemalsuan dan menggunakan surat palsu tersebut sudah pernah diuji dan dan dinyatakan sah, beber Hidayat SH.

Akan tetapi dari pihak bidang hukum Polda JATIM melalui ketua tim advokasinya AKBP DR Sugiharto SH MH menyatakan bahwa penetapan tersangka yang dilakukan pihaknya sudah sah dan sesuai prosedur.

Reporter : Bnd/Zs
Editor : jas
Publisher : redaksi

REKOMENDASI UNTUK ANDA