by

Camat Pebayuran Ogah Dikonfirmasi, Terkait UU No.24 Tahun 2013

BEKASI, BrataPos.com – Menindaklanjuti pemberitaan kemarin, terkait dugaan pungutan liar (pungli) sebesar Rp.50.000,- yang dilakukan oleh jajaran pelayannan kependudukan, untuk pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).

Sesuai dengan Undang-undang No.24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Yakni, Kartu Keluarga (KK) Kartu Tanda Penduduk (KTP) secara tertuang sudah di gratiskan oleh Negara.

Bahwa adanya dugaan tersebut, Brata Pos mencoba konfirmasi kepada Nabrih Binin Saen selaku Camat Pebayuran Via WhatsApp. Selasa Malam (26/2/2019). Namun, Camat tidak menjawab dan langsung memblokir Nomor handphone wartawan Brata Pos.

Setelah pemblokiran, pihak Brata Pos mencoba mendatangi camat pada saat rapat minggon di aula Kecamatan Pebayuran. Rabu (27/2/2019).

Saat di konfirmasi mempertanyakan hal tersebut, Camat bergegas masuk mobil.

“Tidak ada, tidak ada, memang tidak ada,” ungkap Nabrih, sambil bergegas masuk ke dalam mobil Dinasnya dengan Nomor Polisi B 1561 FQN Plat hitam. Seolah tidak mau di konfirmasi.

Menyikapi hal tersebut, DP selaku masyarakat Pebayuran menuturkan, bahwa Camat Jinak-jinak merpati.

“Camat Pebayuran seperti Jinak-jinak merpati, ada namun sulit di temui. Dan Camat juga jarang di tempat, untuk pemberitaan yang kemarin saya baca, saya juga kurang tahu, terkadang kan orang ada yang Pro dan Kontra,” ujarnya.

DP pun berharap, agar camat harus banyak solid terhadap masyarakat dan taman-teman media.

“Saya berharap Camat harus banyak solid terhadap masyarakt dan teman-media, ketika di butuhkan masyarakat, Camat ada di tempat. Itu aja harapan saya semoga camat bisa kooperatif,” tutupnya.

Reporter : zw
Editor : jas
Publisher : redaksi

REKOMENDASI UNTUK ANDA