by

KEMENKUMHAM Akan Pidanakan LBH Yang Nakal

 

SURABAYA , Bratapos.com – Melanjuti permasalahan terkait sistem kerja para pembela hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang bekerja di lingkungan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya , Jalan Raya Arjuna 16-18 Surabaya, Tentang adanya keluhan dari keluarga pencari keadilan Akhirnya mendapat tanggapan keras dari pejabat Kementerian Hukum dan Ham Pusat di Jakarta.

Hal ini menyangkut selama ini adanya informasi beredar tentang pelanggaran etika setiap oknum LBH yang sudah mendapatkan anggaran dana dari Negara yang tidak sedikit nilainya, Namun sesuai data yang di himpun masih saja ada LBH yang meminta maupun menerima uang dalam jumlah jutaan rupiah, Karena menjanjikan adanya perubahan pasal yang akan diberikan.

Pejabat kumham Bidang Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang berkantor di gedung BPHN Jalan Cililitan lantai 6 Jakarta, Yakni Masan merespon serius ketika dikonfirmasi melalui Pesan Chat Whatsapp dan telepon selular di nomor 0813 1839 5xxx , tentang adanya pihak keluarga terdakwa pencari keadilan yang kecewa dengan LBH karena keluar uang jutaan rupiah namun harapan hukuman yang di minta ringan akhirnya meleset.

“Jika ada LBH yang melakukan seperti itu jelas tidak dibenarkan dan akan dikenakan sangsi pidana hingga pencabutan ijin atau sk selamanya, siapapun bisa melaporkan meski bukan yang bersangkutan karena terkait pelayanan publik, “. kata Masan secara tegas.

Selain itu Masan juga menjelaskan, sangsi yang di berikan lebih berat terhadap lembaga LBH apabila LBH yang sudah terakreditasi di kum ham yang artinya sudah terdaftar ijinnya di kemenkum ham dan bukan dari pengacara Probono, yang juga memiliki LBH sendiri dan bilamana pengacara probono yang melanggar aturan maka dilaporkan ke asosiasinya seperti contoh terkait tempat pengacara bernaung misal di PERADIN, KAI, IKADIN, PERADI dan sebagainya, Selanjutnya, pihak pengurus asosiasi yang akan memberikan sangsi sesuai undang undang advocat.

“Apabila pihak pengacara probono juga melanggar aturan tentang undang undang advocatnya masyarakat juga bisa melaporkannya ke asosiasi terkait pengacara tempat bernaung asosiasinya untuk ditindak secara kode etik”.jelasnya dengan ramah.

Terkait pertanyaan wartawan  seputar biaya anggaran ataupun jasa fee untuk pihak LBH tersebut, dan adanya keluhan LBH yang merasa belum dibayarkan jasa perkaranya hingga puluhan perkara, Masan pun menginformasikan bahwa dari kum ham sudah menyiapkan anggaran berkisar 5 juta hingga 8 juta rupiah setiap penanganan dari tingkat perkara di pengadilan negeri hingga kasasi di Mahkamah Agung, Namun ia membantah jika dikatakan tidak membayar sebab LBH khusus yang terakreditasi di kum ham ada istilah kontrak yang harus dipenuhi.

“Tidak benar jika ada LBH yang mengatakan tidak dibayarkan karena harus dilihat dulu kontraknya, bahwa LBH itu mempunyai kontrak kerja, seperti dalam kontraknya dia akan menangani 100 perkara maka jika lebih dari seratus perkara yang ditanganinya jadi yang lebih itu tidak dibayarkan namun kami dari kum ham mengapresiasi pekerjaannya LBH tersebut untuk sebagai catatan akreditasinya akan ditambahkan jadi bukan tidak dibayar, karena setiap LBH kan pasti kerja sama dengan pengadilan”.terangnya.

“Secara rincihnya anggaran untuk setiap LBH yang menangani perkara dari biaya 5 juta hingga 8 juta itu ditangani dari tingkat penyidikan sampai kasasi di mahkamah agung, seperti di Pengadilan tingkat 1 saja (PN) biaya perkaranya untuk LBH 3 juta selama sidang dan kalau di mulai tingkat penyidikan (Kepolisian dan Kejaksaan) itu 2 juta jadi total 5 juta, nah kalau ada upaya banding dan kasasi ditambah lagi 3 juta jadi totalnya 8 juta seperti itu”. tambah pejabat yang menangani khusus LBH diseluruh indonesia.

Terpisah, Berbeda lagi dengan tanggapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nursyam, SH, MH yang merespon soal pekerjaan LBH saat dikonfirmasi melalui pesan chat whatsapp dengan jelas mengatakan.

“Di Posbakum PN Surabaya, harus memberikan pelayanan secara gratis, kalau ada pembicaraan dan kuasa yang berbayar silahkan dilakukan di kantor masing masing yang tidak di lokasi Posbakum PN Surabaya ”.tegas Ketua PN.

Reporter : Red / (Sumber : Jhon Saragih/wartapos)

REKOMENDASI UNTUK ANDA