by

Dekan Fakultas Hukum Ungres : ‘Ciutan’ Nurul Dholam Harus Diperiksa

GRESIK, BrataPos.com – Nyanyian terdakwa Nurul Dholam, kasus korupsi dana jasa pelayanan (Jaspel) kesehatan Kabupaten Gresik yang mencatut nama-nama pejabat di Pemda Gresik, mendapat tanggapan serius dari H. Suyanto, SH., MH. Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik (Ungres). Kemarin, (17/2/2019).

Saat wartawan menanyakan. Apakah nama-nama yang dicatut oleh terdakwa Nurul Dholam yang menerima uang hasil korupsi perlu diperiksa? tanya wartawan.

Dirinya mengatakan, Kejaksaan Negeri Gresik dan hakim, harus menindak lanjuti itu, dengan melakukan pemeriksaan terhadap nama-nama yang dicatut oleh terdakwa Nurul Dholam. Agar kasus tersebut clear and clean tidak tebang pilih.

“Itu data awal, jika terbukti pejabat tersebut ikut menerima aliran uang korupsi, maka seharusnya mereka ditetapkan sebagai tersangka,” tegasnya H. Suyanto, SH., MH. Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik (Ungres) kemarin, (17/2/2019).

Lanjut dia, boleh-boleh saja nama-nama yang menerima aliran uang hasil korupsi mengatakan bahwa, nyanyian terdakwa Nurul Dholam dalam persidangan itu fitnah, itu hak mereka.

“Tapi seharusnya disitu disampaikan dalam pemeriksaan di Kejaksaan. Tentunya jaksa selaku penyidik harus mempertimbangkan bukti-bukti yang ada,” ujarnya.

Sedana dengan Mashudi, SH., MH Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Gresik yang menekankan Kejaksaan dan Hakim untuk segera nama-nama pejabat yang disebut oleh terdakwa Nurul Dholam segera diperiksa.

“Pengakuan Nurul Dholam sudah jelas aliran dana korupsi mengalir pada Wabub M. Qosim, mantan Kepala DPPKAD Gresik Yetty Sri Suparyati, Joko Sulis dan anggota Dewan komisi D. Semuanya harus diperiksa,” pintanya.

Diberitakan sebelumnya, ketika ketua Majelis Hakim Wiwin Arodawanti mempertanyakan aliran dana tersebut, terdakwa dengan jelas mengatakan bahwa uang tersebut diberikan untuk THR selama 2 tahun yakni tahun 2016 dan 2017.

Kami serahkan ke Bu Yetty, waktu itu sebagai Kaban Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) sebesar Rp.170 juta, saya serahkan langsung.

“Sedangkan, Rp.30 juta diserahkan pada pak Mucktar waktu itu menjabat Kabag Anggaran di BPPKAD (saat ini tersangka OTT BPPKAD). Jadi total, kami serahkan sebesar Rp.200 juta, dan anggota Dewan komisi D Rp.20 Juta,” beber terdakwa Nurul Dholam.

Dalam keterangannya, terdakwa juga menyeret nama Wakil Bupati Gresik, M. Qosim yang turut menerima bagian sebesar 10 juta. Tidak hanya Qosim, Sekda Gresik waktu itu di jabat Joko Sulis menerima Rp.5 juta.

“Keduanya menerima setiap tahun waktu tunjangan hari raya (THR) selama periode 2016 dan 2017,” ungkap Nurul Dholam.

Seperti diketahui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik non aktif, Nurul Dholam kedapatan melakukan korupsi terkait dana kapitasi Jasa Pelayanan Kesehatan yang merugikan negara senilai Rp. 2.451.370.985 Milliar.

Reporter : jml
Editor : nurdiana
Publisher : redaksi

REKOMENDASI UNTUK ANDA