by

Kepala Dinas DPUPR Tidak Akui Adanya Panggilan Oleh DPRD Komisi l Inilah Tanggapan H.R Aulia Rachman

SAMPANG, BrataPos.com  – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kabupaten Sampang Sri Andono Sudono SH.MM menjadi buah bibir di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat dan menuai komentar banyak kalangan.

Saat awak media berusaha untuk mengkonfirmasi Kepala Dinas PUPR Sri Andono Sudono, tidak pernah ada di kantor entah lenyap kemana, usai dari acara Musrenbang, beliau kepergok oleh beberapa media yang sedang meliput acara musrenbang, terkait atas pemanggilan oleh ketua DPRD komisi l H.R. Aulia Rachman, pemanggilan tersebut tidak pernah di gubris ataupun ditanggapi, terkesan meremehkan.

Dalam dugaan penyimpangan dalam paket pekerjaan pembangunan saluran drainase gorong gorong dengan nilai kontrak Rp 1.020.810.000  di tahun anggaran 2018 kemarin, sekjen LSM Lasbandra Ach Rifa’I melaporkan atas dugaan penyimpangan kepada ketua komisi l DPRD Kabupaten Sampang dan dilakukannya pemanggilan terhadap kepala dinas Sri Andono Sudono namun pemanggilan tersebut tidak pernah ada respon dan selalu mangkir.

Saat di temui awak media Sri Andono Sudono usai menghadiri acara musrenbang beliau katakan tidak pernah ada panggilan oleh siapapun, “tidak ada panggilan,katanya kamis 14/02/2019, ”  itu Aulianya ada disini imbuhnya dengan tegas, disitu juga terlihat ketua Komisi l DPRD H.R Aulia Rachman yang juga menghadiri acara musrenban.

KEPALA DINAS DPUPR TIDAK AKUI ADANYA PANGGILAN OLEH DPRD KOMISI l INILAH TANGGAPAN H.R AULIA

Saat kami mintai keterangannya atas dalihnya kepala dinas DPUPR yang tidak akui adanya pemanggilan,” ya kita dari komisi l sudah secara kelembagaan sudah resmi memanggil kepala dinas DPUPR, jadi oleh karena itu nanti kita lakukan pangilan ketiga,tuturnya,ketika pemanggilan ketiga tidak datang kita akan kordinasi  pada APH (Aparat Penegak Hukum ), imbuhnya.

Saat di mintai tanggapan terkait mangkirnya kepala dinas DPUPR Sri Andono Sudono yang tidak mengakui adanya panggilan tersebut inilah tanggapan Aulia saat di minta keterangannya, ” ya beliau berhak bicara seperti itu, yang jelas dua kali tidak hadir sesuai dengan Undang Undang yang berlaku di negara kita,ujarnya,” jadi kita akan tindak lanjuti sesuai dengan UUD No 2 tahun 2018 apabila tidak datang dalam dua kali nanti akan di tindak lanjuti,katanya, akan di tindak pidana apabila itu terbukti, dan akan merekomundasikan, imbuhnya .

Terpisah Sekjen LSM Lasbandra saat di mintai keterangan atas mangkirnya kepala dinas DPUPR melalui Via WA nya beliau mengatakan, ” Kami menyampaikan aspirasi ke wakil rakyat Dalam hal ini DPRD kab Sampang selaku mitra dinas tersebut.

Apabila panggilan dari wakil rakyat yang terhormat diabaikan oleh dinas pupr apapun alasannya Maka kami akan melakukan langkah langkah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, katanya karena jelas ada dugaan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang, imbuhnya.

Reporter              : Ryn/far

Editor                    : Nr

Publisher            : Redaksi

REKOMENDASI UNTUK ANDA