oleh

Demo Tuntut Huntap Dan Huntara, Terkait Korban Tsunami Di Selat Sunda

Last updated: Rabu, 6 Maret 2019, 15:49 WIB

PANDEGLANG, BrataPos.com – Massa menuntut segera dibangunan Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap) bagi korban tsunami selat sunda Banten, yang tergabung dalam Persatuan Korban Tsunami Sumur, lakukan Aksi, Selasa (12/2/2019) di Gedung Bupati Pandeglang – Banten.

Menurut Diego Kordinator Lapangan (Korlap) menyampaikan hingga sekarang masyarakat korban tsunami masih menghadapi persoalan serius.

“Terutama soal ekonomi yang sampai saat ini masih lumpuh, khususnya yang berada di wilayah pesisir yakni nelayan,” ucapnya.

Masih Diego menurutnya ini memang kenyataan alat kerja mereka rusak berat akibat tsunami. sehingga aktifitas ekonomi mereka lumpuh total.

“Mereka dapat bertahan hanya dari bantuan logistik para relawan yang datang silih berganti,” ungkapnya.

Iapun mengatakan walaupun Kementerian Kelautan dan Perikanan, sudah mengeluarkan statement, tanggal 24 Desember 2018, yang lalu.

“Bahwa masyarakat nelayan akan segera mendapatkan bantuan atas perahu dan alat tangkap yang rusak, akan tetapi kenyataannya, belum terealisasi,” tandasnya.

Selain persoalan dengan ketidakpastian atas bantuan yang dijanjikan. Diego menegaskan, bahwa korban tsunami juga merasa resah, karena berdasarkan statement yang dikeluarkan menteri KKP, bantuan hanya akan diberikan secara khusus kepada perahu dengan kriteria di bawah 5 GT (Groos Tonnage).

Selain persoalan atas alat kerja nelayan yang rusak, korban juga menghadapi persoalan atas rumahnya yang rusak ataupun hancur akibat tsunami.

“Berkaitan dengan soal ini, masyarakat di Kecamatan Sumur, mengaku tidak mendapatkan banyak bantuan dari pemerintah soal proses rekontruksi. bahkan bantuan lebih banyak dikeluarkan dari para relawan dibandingkan dari pemerintah,” tegas Diego.

Meski pemerintah memiliki program pembangunan Huntara, dengan target penyelesaian dua bulan. Diego mengutarakan tetapi kenyataannya sampai satu bulan lebih, proses pembangunan menyimpan banyak persoalan.

“Mulai tidak meratanya progress pembangunan, hingga masalah tidak melibatkan masyarakat, terkait pembangunan Huntara,” tuturnya.

IMG-20190212-WA0129

Namun yang paling meresahkan adalah soal tidak kejelasan terkait rekontruksi hunian tetap (Huntap) bagi masyarakat yang rumahnya hancur.

Berdasarkan masalah-masalah, Diego menyampaikan bahwa masyarakat korban bencana merasa, pemerintah saat ini tidak memberikan perhatian yang serius terhadap korban bencana alam.

“Tentunya hal tersebut sudah diatur secara jelas dalam UU No.24 Tahun 2007 terkait keharusan pemerintah, bertanggung jawab dalam segala proses pasca bencana, yang di dalamnya termasuk proses rekontruksi, bahkan sampai pada soal pemulihan keadaan perekonomian masyarakat korban bencana,” ujarnya.

Disamping itu tuntutan dari aksi Korlap Aksi mengatakan kami yang tergabung dalam Persatuan Korban Tsunami Sumur menyerukan seluas-seluasnya.

“Menuntut secara keras kepada pemerintah untuk segera memenuhi hak para korban yang meliputi, ganti seluruh kerugian kapal, jarring dan mesin juga perbaikan mesin/motor yang rusak dan hilang,” ungkap Diego.

Berikan jaminan atas hidup nelayan korban bencana dan keluarganya selama belum bisa bekerja secara normal di laut selain itu Bangun Hunian Sementara dan Hunian Tetap harus melalui musyawarah bersama korban.

“Agar sesuai dengan aspirasi korban bencana. Hapuskan segala bentuk hutang dan praktik riba yang menjerat korban bencana tsunami selat sunda,” pungkas Diego Korlap Aksi.

Reporter : Yusuf/Soleh

Editor : jas

Publisher : redaksi

REKOMENDASI UNTUK ANDA