by

Ketua DPD Jatim AWPI, Gelar Forum Komunikasi Antar LSM Dan Jurnalis Se-Madiun Raya

NGAWI, BrataPos.com – Ketua Dewan Pimpinan Daerah Jawa Timur (DPD AWPI), menggelar kongkow-kongkow silaturahmi.  Hal itu digelar dalam rangka membangun forum komunikasi independen antar LSM dan jurnalis (Wartawan) Se-Eks Karisidenan Madiun Raya.

Program ini dibentuk bertujuan untuk membangun kebersamaan dan kerukunan persatuan dan kesatuan serta berkolaborasi bersinergitas antar LSM dan Jurnalis dalam melaksanakan tugas di lapangan.

“Jurnalis dan wartawan mempunyai tugas sebagi media control social. Sedangkan LSM sebagai pengawal dan pengawasan kepada program pemerinah Republik Indonesia di dalam pelaksanaanya yang ada di daerah masing-masing,” kata ketua DPP Pusat Ir. Edy Nahdyano, kemarin (27/1/2019) di Saung Lanang Sine Jamus Ngawi.

Sementara pesera yang ikut bergabung di dalam forum tersebut ada lima kabupaten dan kota yaitu kabupaten Madiun, kabupaen Ponorogo, kabupaen Ngawi, kabupaen Magetan, dan kabupaen Kota Madiun.

“Dari LSM sendiri yang di undang adalah perwakilan per-kabupaten lima lembaga dan Lima Lembaga dari Jurnalis yang hadir 60 pesera lembaga,” ujar katua panitia Zainal Nur Kholik.

Ketua DPD AWPI Jatim Sugandi S.H mengatakan, rangkaian acara tersebut diawali oleh pembukaan mediator, menyanyikan lagu wajib Indonesia raya, sambutan ketua panitia penyelenggara, sambutan Keua DPD AWPI Jatim, dan terakhir narasumber dari Pusat AWPI Jakarta.

Selanjunya di awali komunikasi dan tanya jawab. Acara terakhir penandatanganan hasil kesepakatan musyawarah di wakili dua orang lembaga dari masing-masing kabupaten dan kota. Salah satunya dari lembaga perwakilan LSM yang kedua Perwakilan Jurnalis.

Menurut narasumber ketua AWPI Pusat Jakarta Ir. Nahdiano mengatakan kepada warawan Brata Pos forum ini diadakan unuk membangun budaya kebersamaan, kerukunan, kekompakan, dan mencerdasakan sumber daya manusia yang berkualitas berinofasi sesuai profesi masing-masing.

Serta yang mempunyai kreadibilias professional sebagia seorang Jurnalis maupun seorang LSM yang berkualias melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) harus dilaksanakan, seorang Jurnalis (warawan) harus punya nyali dan mentalitas yang tinggi, dibekali diklat dan UKW.

“Baik warawan pemulu muda dan Utama jadi jelas legalnya. Maka dengan demikian asosiasi warawan profesinoal Indonesia membuat wadah yang disebut AWPI. Nanti kami akan membuat mengelar diklat dan pra diklat UKW yang akan digelar di Madiun kota begitu pula LSM,” tegas ketua AWPI.

Ketua AWPI menambahkan, AWPI punya program yatiu program pangan untuk para petani dan masyaraka kita. “Kami bukan hanya memarahi tapi kami juga punya solusi unuk kepentingan negri tercina ini.’’ tambahya.

Ketika ditanya oleh Media Brata Pos tentang Pradiklat dan UKW apakah harus bayar, karena contoh lembga yang lain di pungut biaya 1 juta sampai dengan 3 juta untuk operasional UKW.

IMG-20190128-WA0127

Ketua DPP AWPI Pusat Ir. Nahdiano menjawab tidak boleh di pungut biaya atau harus bayar unuk pradiklat dan UKW, karena sudah ada anggaran negara yaitu anggaran APBN unuk mencerdasakan Putra Bangsa.

Seorang Jurnalis dan LSM harus mencerdaskan Jurnalis yang mempunyai Profesi. Siapa yang bayar dan Gaji wartawan dan LSM tidak ada kan. Masak hanya untuk mencerdaskan jurnalis dan LSM pemerintah tidak mampu ingat Dewan Pers bagaimana tanggung jawabnya.

Dewan Pers harus berjuang mencari terobosan kepada presiden untuk segera di anggarkan. Maka dengan itu tidak mudah orang yang menjadi pejabat Dewan Pers. Dewan Pers tugasnya mencatat dan mendafarkan perusahaan-perusahaan PT Media yang ada di Indonesia.

Berapa jumlah warawan dan jurnalis se-Indonesia, berapa jumlah yang di bekali pradiklat atau diklat sampai jenjang UKW, dan berapa jumlah yang belum. Ini tangung jawab Dewan Pers.

Maka dari itu tidak mudah menjadi Ketua Dewan Pers harus mampu dan menguasai tentang tujuan wadah dewan pers di bangun, dipilih, ditunjuk, dipercaya, diberikan amanah oleh para perusahaan PT Media Cetak, online terutama penyiaran TV dan Radio.

Maka dengan itu pejabat Dewan Pers harus paham mencari terobosan untuk mengadakan membuat program pradiklat UKW. Jangan sampai dipungut biaya, karena sudah ada anggaran di APBN dari zaman kepemimpinan Soekarno.

“Jiwa jurnalis, tidak boleh siapapun yang melecehkan jurnalis (warawan). AWPI mempunyai program terobosan kepada pemerintah RI untuk segera dianggarkan, agar negeri ini menjadi negeri yang agraris.’’ pungkasnya.

Reporter : nal

Editor : nurdiana

Publisher : redaksi

REKOMENDASI UNTUK ANDA