by

Kadis PMD Lampung Timur, Merasa Kebal Hukum

LAMPUNG TIMUR, BrataPos.com – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) Kabupaten Lampung Timur (Lamtim), Syahrul Syah, merasa kebal hukum. Hal tersebut berdasarkan hasil konfirmasi dengan Kadis tersebut melalui sambungan telepon selulernya. Senin (7/1/2019).

Ia mengatakan bahwa publikasi dana desa sudah sesuai aturan. Adapun penunjukan oleh Dinas PMD Kabupaten Lamtim atas permintaan dari masing-masing Kepala Desa pada sembilan Kecamatan, dan itu ada surat permohonannya.

“Kita Dinas PMD Kabupaten Lamtim selaku pembina mempunyai wewenang untuk itu. Kalau kawan-kawan tidak terima silahkan laporkan saya kepihak berwajib,” tandas Syahrul Syah.

Ucapan dari Syahrul Syah selaku Kepala Dinas PMD Kabupaten Lamtim bertentangan dengan keterangan praktisi hukum M. Prastya Wibowo, SH., MH., dan beberapa sumber lainnya seperti Ketua LPSN-PB Lamtim, Drs. Mukaram Sanjaya yang mengatakan bahwa tindakan Kadis PMD tesebut bertentangan dengan UU No. 6 Tahun 2014, bahwa Desa tidak boleh ada campur tangan dan intervensi dari pihak manapun.

Syahrul Syah mengatakan bahwa tindakan Dinas PMD Kabupatrn Lamtim yang mengkondisikan media-media yang akan memuat publikasi desa merupakan upaya dari pembinaan.

Sedangkan yang dimaksud dengan pembinaan yaitu apabila desa tidak tahu untuk mengatur atau memfasilitasi publikasi tersebut seharusnya Dinas memberikan pelatihan dan tata cara pengelolaan publikasi atau Dinas akan menunjuk stafnya untuk membantu penyusunan daftar media yang akan mempublikasikan dana desa bukannya mengkondisikan atau mengatur dan mengambil alih hak kewenangan desa itu.

Reporter : Nofisa Saifudin

Editor : jamal s

Publisher : redaksi

REKOMENDASI UNTUK ANDA