by

Laporan MPPKKN Atas SDN Sukorejo, Mendapat Tanggapan Serius Dari Polres Malang

MALANG, BrataPos.com – Praktik dugaan pungutan liar (pungli) di sekolah wilayah Kabupaten Malang dilaporkan Polisi. Terbukti, Eko Siswanto ketua Lembaga Masyarakat Pemerhati Pelaku Korupsi Kolusi Nepotisme (MPPKKN)  Malang Raya menerima SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) dari Polres Malang. SP2HP itu terkait laporan MPPKKN atas dugaan pungli di  SDN Sukorejo Kecamatan Tirtoyudho Kabupaten Malang.

Hasil laporan MPPKKN, Polres Malang mengeluarkan Sp-lidik /834/X2018/Reskrim. Hal itu untuk melakukan klarifikasi dengan memanggil beberapa saksi. Pemanggilan saksi, antaranya wakil Komite dan bendahara Komite sekolah, beserta Wali murid SDN Sukorejo.

Seperti diketaui, MPPKKN Malang Raya pada 15 Oktober 2018 lalu melaporkan dugaan pungli di SDN sukorejo. Laporannya menyangkut uang iuran pembangunan Mushola sebesar Rp.24 ribu per siswa. Uang iuran keramik sebesar Rp.80 ribu per siswa. Uang iuran koprasi sebesar Rp.24 ribu per siswa. Uang LKS sebesar Rp.90 ribu per siswa selama periode 6 bulan. Uang akreditasi sebesar Rp.100 ribu per siswa. Uang iuran Pramuka sebesar Rp.24 ribu.

“Sebenarnya kami para wali murid sudah sering kali memperingatkan pihak sekolah. Agar dalam menarik iuran mempertimbangkan aspek hukumnya. Namun selama ini, saran kami tidak pernah digubris oleh pihak sekolah,” jelas salah satu wali murid yang enggan namanya dipublikasikan.

Terpisah, Andi SH.MH Penasehat Hukum dari lembaga MPPKKN Malang Raya membenarkan laporan lembaganya. Menurutnya, dugaan pungli di SDN Sukorejo tersebut sudah berjalan beberapa tahun terakhir ini.

“Kami akan kawal sampai sejauh mana laporan tersebut. Kami juga berharap kepolisian bekerja secara profesional dalam menangani kasus tersebut. Karena data data pendukung sudah sangat valid,” ungkapnya. (fath/hadi)

REKOMENDASI UNTUK ANDA