by

Diduga Fasilitas Pengembangan Cabe Tahun 2017 Kabupaten Malang, Dibuat Ajang Korupsi

MALANG, BrataPos.com – Pengadaan fasilitas bantuan untuk mendukung pengembangan cabe rawit di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan di Kabupaten Malang tahun 2017 lalu telah menyisahkan masalah.

Paket pekerjaan yang bersumber dari dana APBN tahun 2017, dengan nilai 4,2 Miliar yang di kerjakan CV. Tri Cahya Suminar (TCS) tersebut terindikasi mark up anggaran hingga ratusan juta rupiah.

Misalnya untuk dewi sri 2 bantuan pupuk bokhasi seharusnya 50 ton, akan tetapi diduga disalurkan 30 ton. Kejanggalan demi kejanggalan sangat mewarnai ulah busuk CV. TCS tersebut.

Diketahui, dalam proses lelang e-tendering yang digelar LPSE di Kabupaten Malang pada 2017 lalu. bahwa, Paket pengadaan fasilitas bantuan pengembangan cabai rawit dengan nilai HPS Rp 4.319.999.600, yang dimenangkan CV. Tri Cahaya Suminar dengan penawaran Rp 4.242.436.000, atau hanya (98,27%). Artinya, penawaran pemenang hanya turun berkisar 1,83 % saja.

Tak hanya proses lelang yang terindikasi mark up anggaran namun, dalam praktek pelaksanaan kegiatan bantuan cabe rawit kepada kelompok tani, CV. TCS tidak memberikan bantuan sepenuhnya. Selain itu, diduga kuat pengawasan pada proyek pengadaan barang untuk kelompok tani yang bersekongkol dengan rekanan.20181124_094704 (1)Ironisnya bahwa untuk bantuan berupa pupuk bokashi terhadap kelompok tani sumber urip 1 tidak bisa digunakan lantaran isi dalam pupuk tersebut kebanyakan pasir.

Dari hasil investigasi MPPK Malang Raya di lapangan menyebutkan, kontraktor pelaksana memberikan bantuan Pupuk Bokashi pada Kelompok Tani Dewi Sri II, di Desa Karanganyar, Kecamatan Poncokusumo sebanyak 30 ton saja. Namun, berbeda dengan kwitansi pengiriman yang diterima oleh kelompok tani tersebut.

Dalam kwitansinya tertulis bantuan Pupuk Bokashi sebanyak 50 ton dan Ajir bambu sebanyak 13.750 biji. Ironisnya, Kelompok Tani Dewi Sri II mengalami kegagalan panen akibat benih cabe yang diterima dari rekanan tidak sesuai dengan kondisi tanah yang ditanamnya.

Selain itu, kejadian yang menimpa pada kelompok Tani lainnya tak jauh berbeda. CV. TCS menyalurkan bantuan kepada Kelompok Tani Sumber Urip I, di Desa Wonorejo, Kecamatan Poncokusumo, sebanyak 50 ton. Sayangnya, bantuan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada. Artinya, isi pupuk dalam kantong tersebut terkandung banyak butiran pasir.

Sehingga pupuk Bokashi tersebut tidak dapat dipergunakan dan dibiarkan saja. Pasalnya, menurut kolompok tani bantuan pupuk tersebut tidak sesuai dengan permintaan. Padahal, seharusnya sesuai standarnya/spesifikasi mengandung 3 unsur yakni, Variates Mahnu, Variates CF-294 dan Variates Hiter. Sedangkan permintaan Kelompok Tani Sumber Urip I mengandung unsur Variates Hiter.

Dengan demikian, pada Kelompok Tani Dewi Sri II, rekanan yang berdomisili di Jawa Tengah, CV. TCS ini terindikasi melakukan penyelewengan pada rab dan spesifikasi yang ada. Pasalnya, pupuk bokashi yang seharusnya disalurkan kepada kelompok tani sebanyak 50 ton namun, hanya di berikan sebanyak 30 ton saja. Sehingga 20 ton pupuk diduga berhasil diembatnya. Kemudian bantuan ajir bambu sebanyak 13.750 biji, rekanan tidak memberikan kepada kelompok tani tersebut.

Salah satu lembaga masyarakat Eko. S selaku Ketua DPC MPPKKN (Masyarakat Pemerhati Pelaku Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) yang berkediaman di Malang ikut menyikapi praktek KKN yang di lakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Malang tersebut.

Eko mengatakan, pada prinsipnya, seseorang yang melakukan korupsi ini tidak berjalan sendiri-sendiri melainkan berkelompok. Awal perbuatan pelanggaran hukum dipicu akibat lemahnya pengawasan Dinas atau ada faktor kesengajaan.

“Bukan rahasia umum lagi kalau korupsi yang dilakukan oleh pejabat itu ter-organisir. Biasanya petugas yang jabatannya paling rendah yang di korbankan,” tuturnya. ke wartawan BrataPos.com . 

Eko Siswanto juga menyebutkan masih ada di beberapa wilayah separti Wajak, Poncokusumo, Ngatang DAN Pujon. Dalam kasus ini, kata Eko, fungsi kontrol pengawasan dari dinas seperti tidak berjalan bahkan terkesan ada upaya persekongkolan yang mengakibatkan kerugian penerima bantuan dan keuangan negara. Untuk itu, kami akan menindak lanjuti dan mengumpulkan data yang akurat.

20181124_094625“Seharusnya pengawas internal dinas harus pro aktif , jangan sampai ikut bermain-main dalan tugasnya. Bila ada kesengajaan itu berarti sudah bersekongkol dengan rekanan,” katanya.

Eko Seswanto juga mengatakan, bila dalam pengumpulan data sudah lengkap pihaknya akan membuatkan laporan/resume yang ditujukan ke beberapa pihak yang berkompeten dalam hal ini agar pejabat dan rekanan pelaksana dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Kami akan melaporkan kasus dugaan penyelewengan pengadaan ini ke kajati jatim”, tegasnya. (fathur)

REKOMENDASI UNTUK ANDA