by

Cegah Terjadinya Korupsi DD, Kejari Gresik Lakukan Sosialisasi

GRESIK, BrataPos.com – Maraknya Kepala Desa (Kades) yang terjerat korupsi Dana Desa (DD) di Kabupaten Gresik, untuk mencegah dan meminimalisir hal itu. Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik melakukan sosialisasi penguatan jaringan anti KKN.

Kegiatan yang ditempatkan di Resto Jaya Hartono, Utara Terminal Bunder kemarin (21/11/2018) malam itu, dihadiri puluhan Kepala Desa se-Kabupaten Gresik. Mereka tampak antusias menghadiri kegaiatan yang di motori bagian intelejen Kejari Gresik.

Kajari Gresik, Pandoe Pramoekartika dalam sambutannya mengajak seluruh Kades di Gresik agar bisa mengelola anggaran desa secara benar dan tidak melakukan korupsi.

“Penyerapan anggaran pembangunan desa bisa terwujud dan aman, asal penggunaannya yang benar. Hal itu menjadi harapan kami,” tegas Kajari saat membuka acara.

Masih menurutnya, kami membuka lebar jika ada Kepala Desa yang meminta bantuan kami untuk memberikan pengarahan bagaimana cara mengelola anggaran desa agar tidak menyalahi perundang-undangan.

“Saya sudah membuka tangan lebar-lebar, akan tetapi saat ini belum ada satu pun kepala desa yang lapor,” ujarnya seraya di kasih aplaus.

IMG-20181122-WA0026Sementara itu, dalam kegiatan ini juga diberikan waktu sesi tanya jawab. Koordinator AKD Kabupaten Gresik, Nurul Yatim menanyakan perihal adanya kelebihan penyerapan anggaran. “Jika anggaran dikembalikan ke silva untuk tahun depan, otomatis anggaran kita juga akan dikurangi, ” tanyanya.

Menanggapi pertanyaan, Kasi Pidsus Andrie Dwi Subianto dengan lugas menjawab, dari pada kelebihan anggaran masuk ke kantong pribadi resikonya adalah akan dipotong masa tahanan, mendingan dikembalikan dengan resiko dipotong anggaran, jawab Andrie dengan tegas.

Sementara itu, Kasi Intel Kejari Gresik R. Bayu Probo Sutopo mengatakan bahwa kegiatan ini diperlukan sebagai antisipasi dan pencegahan agar penyerahan dana desa dilakukan secara benar dan tidak dikorupsi.

“Selama ini, pengelohan anggaran desa tidak dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan. Dana desa dipegang oleh kepala desa. Mirisnya bendahara sama sekretaris tidak dilibatkan, hanya dijadikan formalitas, itu yang keliru. Seharusnya dana masuk dan keluar dikelola oleh bendahara, dan masing pihak juga harus dilibatkan,” tegasnya. (jml)

REKOMENDASI UNTUK ANDA