by

Begini Tanggapan Pengacara Cantik Terkait Surat Edaran Kapolri

MALANG, BrataPos.com – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D pada 27 Juli 2018 menandatangani Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018. Surat edaran itu berisikan tentang Penerapan Keadilan Restoratif (restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Surat edaran Kapolri tersebut sepertinya memberikan angin segar bagi para praktisi hukum, tak terkecuali Tutik Rahayu, SH. Dirinya berpandangan, Proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, merupakan entry point dari suatu penegakan hukum pidana melalui sistem peradilan pidana (criminal justice system) di Indonesia.

Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana merupakan kunci utama penentuan dapat tidaknya suatu tindak pidana dilanjutkan ke proses penuntutan dan peradilan pidana.

Sehingga dapat  mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dengan tetap mengedepankan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

“Dengan adanya surat edaran Kapolri, saya selaku praktisi hukum dan pejuang kebenaran yang konsen dengan metode Restorative Justice sangat mengapresiasi. Sehingga Pedoman penanganan Penyelesaian perkara dengan pendekatan restorative justice,” jelas dia, Jum’at (23/11/2018).

Lebih jauh Tutik menjelaskan, perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia cenderung mengikuti perkembangan keadilan masyarakat. Terutama perkembangan prinsip keadilan restoratif (restorative justice).

“Dengan membebani pelaku kejahatan dengan kesadarannya megakui kesalahan, meminta maaf, dan mengembalikan kerusakan dan kerugian korban seperti semula,” ucapnya.

Terpenuhi syarat materiil, yaitu tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan pelapor). Semua tindak pidana dapat dilakukan restorative justice terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia.

“Saya jadi terkesan oleh paparan  kombes Pol Drs. Yoyok Subagiono, SH, M.si yang berdinas di Mabes Polri. Dengan materi Restorative justice  dilingkup kepolisian.

Beliau juga sangat konsen dan peduli, bahwa ditingkat awal kepolisian harus bisa memahami hukum yang berkembang di masyarakat. Terlebih tidak mengindahkan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan.

Hal itu, sesuai dengan sila ke lima pancasila dan KUH perdata pasal 1338,” tutur Tutik sambil memuji Kombes Yoyok ganteng dan berwibawa. (Ard/Had)

REKOMENDASI UNTUK ANDA