by

TERKAIT LISDES KEJARI SAMPANG DI DUGA TERKESAN LINDUNGI OKNUM PEJABAT KORUP

SAMPANG, BrataPos.com – Rabu (21/11/2018) sebagaimana kita ketahui negara kita adalah negara hukum tentunya penegakan hukum yang tidak memihak telah diatur dalam UUD 45 pasal 27 ayat 1 dimana semua orang sama di depan hukum seperti yang tercantum dalam Pancasila ke 5 yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia”.

Namun hal ini sudah tidak berlaku di kabupaten Sampang, tarkait kasus lisdes di Sampang yang sampai hari ini status hukumnya belum jelas. Sebelumnya beberapa hari yang lalu Kejari Sampang dengan mengatakan di depan teman-teman wartawan dan LSM bahwa dirinya mau di sogok oleh salah satu oknum yang terlibat kasus lisdes (listrik desa) sebesar 500 juta, tapi nyatanya, setelah genap satu bulan dirinya menyatakan kalau kasus lisdes tersebut tidak cukup bukti.

Karena dari pernyataan bapak Kejari Sampang Dr Setyo Utomo, SH, M.Hum, M.Kn yang menyatakan tidak cukup bukti terkesan menutupi atau melindungi oknum pejabat yang bermasalah.

Akhirnya dari gabungan 14 LSM membentuk Gerakan Tangan Tangan Revolusi (GETTAR) untuk melakukan aksi demo menuntut, Kejari Sampang harus mundur dari jabatan, usut tuntas kasus dengan transparan, menindak para terduga tindak pidana korupsi.

Dalam orasi aksi demo GETTAR menganggap Kejari Sampang terkesan melindungi pejabat korup dari jeratan hukum, dalam aksi tersebut sempat di warnai dengan melakukan pembakaran ban dan keranda mayat di anggap hukum di Sampang sudah mati.WhatsApp Image 2018-11-21 at 13.00.15Terpisah salah satu dari pendemo Samheri sebagai sekretaris LSM GASAK mangatakan, “kita harus tegakan hukum di Sampang, karena selama ini Kejari Sampang sudah tidak profesional dan terkesan menutupi kasus-kasus yang sudah teman-teman LSM laporkan, katanya.

Dan jika benar Kejari Sampang mau disuap dengan uang sebesar 500 juta kenapa pada saat itu juga tidak di lakukan proses hukum padahal suap juga melanggar hukum dan sudah di bisa nyatakan oknum itu bersalah, bukti apalagi, imbuhnya.

Terpisah, Nur Hasan dari LSM (LIRA) mengatakan “Aksi gabungan 14 lembaga dari beberapa lembaga LSM yang ada di Kabupaten Sampang ini merupakan sebuah kekompakan yang peduli terhadap penegakan hukum yang ada di Kabupaten Sampang, beberapa kasus yang selama ini belum menemukan titik terang artinya jalan di tempat.

Selain dari pada itu momentum aksi ini bertepatan menjelang dengan hari ANTI KORUPSI. Dari beberapa kasus yang mendapat perhatian khusus dari beberapa LSM yang tergabung salah satunya sangat menarik dan mendapatkan perhatian khusus adalah KASUS LISDES, katanya dimana pak Kajari pernah menyatakan sikap berbicara dengan lantang di depan teman teman LSM dan MEDIA kalau ada oknum pejabat yang akan menyuap dirinya dengan uang 500 juta, imbuhnya.

Namun sangat mengejutkan menjelang beberapa hari melalui Kasi PIDSUS bahwa kasus LISDES tidak cukup bukti artinya sudah mengarah untuk di SP3 kan. Tidak berselang lama kemudian Kajari melakukan Tour ke Bali bersama dengan teman LSM dan media yang pada intinya seakan akan membungkam aktivis dan wartawan yang ada di Sampang terkait kasus yang sedang di tangani, tuturnya Nur Hasan (LIRA)

Inilah persoalan utama yang memancing gebrakan kita untuk tetap angkat bicara terkait kasus yang sampai detik ini buram, seakan penegakan hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas, jadi kepada siapa kami harus mengadu untuk melakukan penegakan hukum ketika ada temuan penyimpangan kalau pada akhirnya jalan di tempat tanpa ada proses yang jelas, keluhnya.

Dari aksi tadi yang di temui Kajari langsung artinya sudah sesuai dengan harapan kita untuk melakukan dialog di depan kantor Kejari Sampang agar masyarakat tahu bagaimana jawaban Kajari terkait proses hukum yang sedang di tangani.

Akan tetapi semua jawaban dari Kajari Sampang sangat tidak pantas dan tidak layak dalam memberikan tanggapan sehingga kita sangat tidak puas atas jawaban yang kami terima, imbuhnya. (ryn/far)

REKOMENDASI UNTUK ANDA