by

Diduga Pungutan LDKS Di SMPN 3 Pasar Kemis, Langgar Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012

KABUPATEN TANGERANG, BrataPos.com –Sehubungan dicabutnya Peraturan Menteri (PerMen) Pendidikan dan Kebudayaan No 60 tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan Pada SD dan SMP dan di gantikan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no 44 tahun 2012 bulan Agustus 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar.

Seperti yang terjadi saat ini di SMP Negeri 3 Pasar Kemis, Desa Gelam Jaya, Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang Propinsi Banten, Diduga memungut untuk latihan Kepemimpinan Dasar Siswa (LKDS) sebesar Rp 400. ribu/siswa, yang dilakukan kegiatannya di luar kota, membuat banyak orang tua siswa mengeluh,

“Buat saya tidak masalah, anak saya tidak ikut serta dalam LDKS yang dilakukan oleh pihak sekolah diluar kota, padahal LDKS itu bisa saja dilakukan disekolah dengan didukung dari pelatih serta ornamen sekolah. Hal ini yang tidak menjadi perhatian bagi sekolah untuk lebih mengefisiensikan financial bagi siswa yang ekonominya pas-pasan,. Maka dari itu jangan biarkan sekolah ini dengan mengatas namakan Komite/forum orang siswa selalu mencari celah untuk mendapatkan keuntungan pribadi, belum lagi harus beli baju seragam dan LKS serta lainnya,” keluh orang tua siswa yang enggan disebutkan namanya kepada awak media. Senin (19/11/2018).

Ditambahkan lagi, bahwa apa yang dilakukan oleh pihak sekolah atau komite tentunya ini sangat merugikan bagi orang tua siswa yang tidak mampu, padahal bukan tidak mungkin siswa itu tidak akan ikut dalam kegiatan LDKS tersebut.

“Anak saya sebetulnya mau ikut, tetapi karena biaya yang terlalu berat dan juga tidak adanya koordinasi dengan pihak kami selaku orang tua siswa, akhirnya kami putuskan gak usah ikut,” tuturnya lagi.

Konon kabar yang dapat dipercaya bahwa penarikan/kutipan siswa bagi yang ikut serta dalam LDKS SMPN 3 Pasar Kemis itu diambil dari uang tabungan siswa.

Ketika hal ini di konfirmasi kepada kepala sekolah SMPN 3 Pasar Kemis Kabupaten Tangerang, Agus Sony, SPd. MSi melalui handphone selulernya, ternyata tidak tersambung.

Seperti diketahui bahwa PerMen No 44 tahun 2012, menggantikan PerMen no 60 tahun 2011 yang konon sudah tidak berlaku lagi, dimana semua kegiatan disekolah secara notabene adalah keputusan dari komute atau persatuan orang tua siswa.

Tetapi keputusan itupun harus dapat dipertimbangan serta dimusyawarahkan bersama, sehingga tidak ada lagi timbul kecemburuan sosial bagi siswa itu sendiri, justru kegiatan yang dilakukan sepihak ini akan menimbulkan kecemburuan sosial yang mendalam bagi siswa yang tidak mampu dengan memungut uang sebesar Rp. 400 ribu.

Anggota LSM Gempita Parlin Hasibuan, pada saat di minta komentarnya mengenai pungutan yang terjadi di SMPN 3, Pasar Kemis Kabupaten Tangerang, mengatakan, di dalam PerMen No 44 tahun 2012 pada Pasal 9 ayat 1 yang berbunyi “Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah dilarang memungut biaya kepada satuan pendidikan, jelasnya. (Fatah)

REKOMENDASI UNTUK ANDA