by

Anak Cucu Pejuang Surabaya, Menggugat

SURABAYA, BrataPos.com – Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mengatasnamakan OPSI, KWRI, PBAS, PAB, KAB NKRI, KBRS pejuangan, LKRI, dan PKW, tergabung dalam Rakyat Surabaya Menggugat Tragedi  (9 November) menggelar aksi demo di depan Polrestabes Surabaya, dan dilanjutkan demo didepan DPR Propinsi Jawa Timur, Jumat (16/11/2018).

Aksi tersebut diikuti sekitar ratusan massa, untuk menggugat terkait insiden yang terjadi di viaduk Jalan Pahlawan, Jumat (9/11/2018) malam.

Udin Sakera dalam orasinya mengatakan, Kami mendukung langkah kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini, karena ini menyangkut dengan nyawa manusia, katanya.

Yang mestinya tanggal 9 November dijadikan malam renungan atau malam tirakatan, kok dibuat pesta gembira yang mengakibatkan malapetaka, ini sudah salah besar, 10 November milik Surabaya, tidak ada kota yang berjuluk kota pahlawan selain kota Surabaya, Surabaya milik arek Suroboyo, jangan dikotori dengan hal tidak bermanfaat, cetusnya.IMG-20181117-WA0000Kami menerima pengaduan dari korban, setidaknya ada dua yang mengaku belum menerima santunan, lebih dari Rp 20 juta biaya perawatan ditanggung sendiri, kebohongan semacam ini akan kami bongkar, selain santunan, pemerintah turun langsung lah lihat korbannya. Terutama bagaimana mereka yang kakinya patah melanjutkan masa depannya, jelasnya.

Mereka juga meminta pihak kepolisian ikut mengawasi pemberian santunan kepada korban viaduk yang dijanjikan oleh pemerintah. Sebab, ada dua korban yang mengaku belum menerima santunan apapun sampai sekarang, sehingga seluruh biaya perawatan mereka tanggung sendiri, paparnya.

Diharapkan oleh korban peran pemerintah juga bukan hanya sekedar memberikan santunan saja, akan tetapi, pemerintah harus turun langsung untuk melihat kondisi korban dan ikut membantu masa depan mereka selanjutnya, terutama bagi korban yang terancam cacat permanen pasca insiden tersebut.

Semoga dengan kejadian ini atau peristiwa ini menjadikan pelajaran bagi pemerintah kota Surabaya maupun provinsi bahwa menyusun sebuah acara harus melibatkan semua unsur. Jangan sampai, kejadian serupa terjadi lagi dan menimbulkan korban.

Setelah orasi dan menyerakan DUMMAS (Pengaduan Masyarakat) kepada wakil dari anggota dewan propinsi, para pendemo membubarkan diri dengan tertib. (Bnd/Zs)

REKOMENDASI UNTUK ANDA