by

Ketua KPUD Sampang Dianggap Kurang Profesional, Dan Diduga Berikan Keterangan Palsu di Sidang DKPP

SAMPANG, BrataPos.com – Sidang pertama oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait Kode etik KPUD dan Bawaslu Sampang, atas pengaduan Abd Mukhlis bersama saksinya Tammam, Ach. Rifa’i dan Fathor Rahman, selesai digelar, di KPU Profinsi Jawa Timur, Jl. Raya Tenggilis no. 1-3 Kendang sari, trenggilis Mejoyo Kota Surabaya pada senin (12/11/2018).

Dalam proses persidangan, hal menarik di pertontonkan oleh teradu 1 sampai 7, yaitu seluruh komisioner KPUD Sampang, Syamsul Mu’arif Selaku Ketua KPU, dan 4 anggotanya, yaitu Miftahur Rozaq, Addy Imansyah, Syamsul Arifin, Paidi, dan 2 komisioner Bawaslu Sampang, yaitu Insiyatun selaku Ketua Bawaslu dan Muhalli anggota Bawaslu Sampang.

hal menarik dimaksud dalam persidangan adalah jawaban kesaksian dari seluruh teradu, saat ditanya masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT), oleh Ida Budhiati SH.MH, selaku Ketua Majelis Hakim DKPP, terkait laporan pengadu Abd Muhklis, dimana dasar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan DPT bermasalah Invalid dan tidak logis, Seluruh teradu kelimpungan dan menjawab berbeda-beda tidak sepaham.

Bahkan ketua KPU Sampang, Syamsul Mu’arif sempat kebingungan plonga-plongo hingga spontan di jawab Addy Imansyah dan Miftahur Rozaq. sementara Paidi mengaku tidak tahu banyak dengan alasan, dirinya baru masuk transisi setelah DPT selesai, sedangkan satu anggota KPU lainnya Syamsul Arifin, mengaku bukan kewenangannya dan mengaku banyak tidak tahu menahu tentang masalah DPT.

Tidak cukup disitu keterangan dari KPUD Sampang yang seolah menghalalkan segala cara untuk menutupi ketidak Profesionalannya selaku penyelenggara Pilkada Sampang 2018. Hal itu disampaikan langsung oleh Syamsul Maarif selaku ketua KPU Sampang pada Majelis Hakim sidang DKPP.

Bahkan Syamsul menyampaikam, dirinya tidak pernah menyatakan bahwa keputusan MK ada yang Salah, dan mewajibkan pemungutan suara ulang (PSU), Di Pilkada Sampang 2018. Dan pernyataan tersebut bertolak belakang dengan pernyataannya sendiri, saat rapat kordinasi dengan DPRD Komisi 1 Sampang.

Namun, Keterangan ketua KPUD Sampang tersebut langsung dibantah oleh Ach Rifai selaku saksi dari penggugat.

“Sudah kami siapkan bukti Rekaman Video (CD) pernyataan ketua KPUD Sampang yang menyalahkan Putusan MK tersebut, dan juga siap dipertanggung jawabkan secara Hukum, tegas Rifa’i sambil menunjukkan bukti CD supaya bisa di putar dalam sidang.

Lanjut Rifai, kesaksiannya dalam sidang DKPP tidak ada kaitannya dengan paslon manapun, hanya semata mata ingin Pesta Demokrasi di Sampang Profesional dan bermartabat, juga meluruskan apa yang disampaikan Ketua KPUD dalam rapat kerja bersama Komisi 1 DPRD Sampang, beber rifai.

Fathor Rahman, yang juga salah satu saksi pengadu menjelaskan hal lucu dan identik diduga kebohongan yang dibuat-buat oleh teradu KPU.

Ketua KPU Sampang Syamsul Mu'arif./foto riyan
Ketua KPU Sampang Syamsul Mu’arif./foto riyan

Menurutnya, diduga kuat KPU menjelaskan kebohongan, dari alasan tidak mendapat DAK 2 dari Disdukcapil Sampang sebagai dasar DP4 untuk memfalidasi, dan pencoklitan penduduk, hingga angka persentase kewajaran pemilih yang berbeda-beda dari Ketua KPU bersama 4 anggotanya yang saling melontarkan pendapat tidak sepaham, hingga membuat Majelis Hakim geram dan sempat emosi.

Sementara Insiyatun selaku ketua Bawaslu Sampang, dan anggotanya Muhalli, seutuhnya melempar kesalahan pada KPU yang kurang profesional.

“Dalam jawaban teradu, terkesan dari masing-masing teradu saling mebenarkan diri dan melempar kesalahan, sehingga jelas tidak sepaham hingga diduga kuat ada keterangan palsu”.

Diperagakan Fathor Rahman, “Yakin tidak mendapat DAK2 dari Discapil..?, trus kenapa tidak sepaham segala kesaksiannya, coba baca lagi aturannya”, kata Ida Budhiati.

Bahkan banyak hal lain yang menurut Fathor Rahman, banyak kesaksian teradu diduga kuat berbohong dan mengada-ngada.

Antaranya pengakuan Addy Imansyah yang mengaku Pencoklitan, Validasi penduduk dilaksanakan dor to dor setiap rumah atau KK ke seluruh warga Se-Kabupaten Sampang, padahal faktanya maayarakat Sampang tahu hanya sebatas sampling, dan bahkan dibuktikan keputusan MK beberapa waktu lalu.

Namun nyatanya masih bermasalah, banyak DPT ganda, DPT yang orangnya meninggal dan lain sebagainya, terang Mamang panggilan akrab Fathor Rahman.(tim/Red)

REKOMENDASI UNTUK ANDA