by

Kades Beserta Perangkat Ikut Kampanye, Hukuman Pidana Menanti

SUMENEP, BrataPos.com – Menghadapi Pemilihan Presiden (pilpres) dan Pemilihan Legislatif (pileg) 2019, Kepala Desa tidak boleh terlibat dalam dukung mendukung suatu calon.

Berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), masih cukup tinggi keterlibatan kades dalam pamilu.BBaik berkampanye atau mendukung di pemilu 2019 nanti.

“Yang sangat rawan sekali adalah kades. Ini berdasarkan IKP kami, yang rawan itu salah satunya adalah kerawanan keterlibatan kades dalam pemilu. Sebab kades harus netral, tidak boleh terlibat kampanye atau dukung mendukung di pemilu 2019,” kata Komisioner Badan Pengawas Pemilu Sumenep Imam Syafi’i, Rabu (14/11/2019).

Menurut Imam, kades di Sumenep dalam pemilu 2019 nanti harus tidak terlIbat. Sebab Panitia Pengawas  pemilu tingkat desa akan terus memantau dan mengawasi.

“Kami intruksikan kepada panwas tingkat desa untuk melakukan pengawasan secara melekat. Yang berkaitan dengan apa-apa yang akan dilakukan kades soal kampanye pemilu 2019 yang sudah berlangsung. Baik itu pilpres atau pileg,” paparnya.

Imam menegaskan, jika kades terbukti ikut pemilu dan ada bukti yang valid, sangat bisa direkomendasikan ke kepolisian untuk proses pidana atas keterlibatan kades tersebut.

“Konsekuensinya, salah satunya adalah proses pidana. Kalau kades terlibat, bisa direkomendasikan ke penegakan hukum terpadu (gakumdu),” ungkapnya.

Selain kades, lanjut Imam,  perangkat desa juga tidak boleh terlibat dalam kampanye atau dukung mendukung dalam pemilu.

“TermaSuk perangkat desa juga tidak diperkenankan,” jelasnya.

Disamping itu, tambah Imam, meskipun punya pilihan tersendiri, tapi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) memang tidak boleh terlibat dalam hal dukung mendukung, lebih-lebih kampanye.

“Kalau soal punya hak pilih, silahkan pilihannya dipendam jangan sampai ikut-ikutan berkampanye, baik berkampanye partai atau calon presiden atau caleg,” pungkasnya. (zain/skm/zainur)

REKOMENDASI UNTUK ANDA