by

Diduga Ilegal, Warga Protes Pertambangan Galian C Harus Dihentikan 

SAMPANG, BrataPos.com – Aktifitas penambangan galian C di kecamatan Omben, Desa temoran, Kabupaten Sampang mendapat protes warga. Alasannya, kegiatan penambangan dianggap merusak lingkungan hingga merugikan warga.

Aksi protes tersebut ditunjukan sedikitnya 20 warga yang mendatangi lokasi pertambangan galian C untuk menyampaikan secara langsung kepada pelaku penambangan. Senin (5/11/18).

Salah satu dari perwakilan warga meminta agar Pemerintah Desa atau pun Pemerintah Kota dapat menghentikan aktifitas penambangan pasir dan batu di Desa Temoran, Dusun Dejeh, Kecamatan Omben karena diduga tanpa mengantongi izin dari pemerintah provinsi

“Kami minta untuk segera dihentikan, karena bisa merusak lingkungan,” ungkap Moh Toli salah satu koordinator aksi.

Dalam kesempatan tersebut, warga juga menyampaikan kekhawatirannya, atas dampak yang ditimbulkan jika kegiatan penambangan terus dilakukan tanpa mempertimbangkan kondisi lingkungan.

“Kita bersama sudah memahami, bagaimana tanah yang sisa dari galian bisa terjadi longsor juga tidak menutup kemungkinan akan merusak lahan yang lain,” terangnya Moh Toli.

“Sebagai warga kami tidak ingin, terkena dampak dari bencana alam. Karena perlu bahwa galian C ini harus di hentikan,” timpal Lutfi warga lainya.

Pertambangan pasir dan batu (galian c) diduga ilegal tidak mengantongi IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus).

Oknum pelaku galian c cukup berani untuk tetap melakukan kegiatan pertambangan walaupun tidak berizin. yang sangat di sayangkan tidak ada atau kurangnya pengawasan pemerintah setempat untuk menindak dan menghentikan kegiatan galian c tersebut.WhatsApp Image 2018-11-06 at 08.40.24 (1)Dalam UU no 11 tahun 1967 tentang ketentuan pokok pertambangan Pasal 16 ayat 2 dan 3. Pekerjaan usaha pertambangan berdasarkan suatu kuasa pertambangan tidak boleh dilakukan di wilayah yang tertutup untuk kepentingan umum dan pada lapangan sekitar lapangan-lapangan dan bangunan-bangunan pertahanan, dan dalam ayat 3 pasal 16 yang berisikan ,Wilayah pekerjaan.

Usaha pertambangan berdasarkan suatu kuasa pertambangan tidak meliputi tempat-tempat kuburan, tempat-tempat yang dianggap suci, pekerjaan-pekerjaan umum, misalnya jalan-jalan umum, jalan-jalan, jalan kereta api, saluran air listrik, gas dan sebagainya, yang pertama tempat-tempat pekerjaan usaha pertambangan lain yang kedua bangunan-bangunan, rumah tempat tinggal atau pabrik-pabrik beserta tanah-tanah.

pekarangan sekitarnya, kecuali dengan izin yang berkepentingan. Dalam hal dianggap sangat perlu untuk kepentingan pekerjaan usaha pertambangan berdasarkan suatu kuasa pertambangan, pemindahan sebagaimana termaksud dalam ayat (3). pasal ini dapat dilakukan atas beban pemegang kuasa pertambangan dan setelah diperoleh izin dari yang berwajib.

Terpisah, saat kami mengkonfirmasi pada pelaksana pertambangan bahwasanya pertambangan tersebut sudah berizin dan sudah lama pertambangan tersebut dilakukan atas pengetahuan pemerintah setempat, katanya Jumheri, dan kenapa kok baru sekarang warga ini tidak terima, imbuhnya. (ryn/far)

REKOMENDASI UNTUK ANDA