by

“Miris” Kantor Kelurahan Dalpenang Tak Berpenghuni Pada Saat Jam Kerja

Sampang, Bratapos.com – Kantor Lurah Dalpenang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang kosong. Bahkan pintu kantorpun sudah tertutup sebagian ruangan terbuka namun, tak ada satu orang-pun pegawai didapati disana.

Seperti jumat pagi (13/7/18), seorang warga gagal mengurus administrasi. Pasalnya saat pukul 09:30 WIB, kantor lurah sudah kosong melompong.

“Saya sudah keliling dari depan ke belakang kantor, sambil memanggil-manggil, namun tak ada satupun petugas yang dapat ditemui, hanya Jendela saja  dan sebagian ruangan yang terbuka,” Ungkap Salah warga kota Sampang
Penasaran, (S) anisial.

Lalu bertanya pada salah satu warga sekitar kantor yang beralamat di Jalan Imam Bonjol kota sampang itu. Dari keterangan warga, Kantor Kelurahan Dalpenang memang betul disitu, dan aktivitasnya mulai ‘sepi’ saat mulai pagi.

(S) yang ingin urus beberapa administrasi, siang itupun datang lagi tepat pukul 13:15. Kantor masih sama seperti tiga jam lalu. Pegawai dan staffnya nihil, lurah juga tidak ada di kantor.

Karena merasa ada kejanggalan, (S) laporkan hal itu kepada awak media yang dikenalnya, termasuk mengirim pesan WhatApps kepada temannya awak media, menanggapi atas apa yang dikeluhkan warga kami pun awak media langsung kekantor kelurahan Dalpenang kota sampang, namun memang benar adanya apa yang telah di keluhkan warga kantor lurah Dalpenang kosong melompong sama pada saat hari libur.IMG-20180713-WA0036Saat dikonfermasi lurah Dalpenang melalui telepon selulernya berulang-ulanh tidak diangkat, kami pun (media) sms beliau namun belum juga ada balasan.

Untuk diketahui, Pasal 3 angka 11 PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, mewajibkan PNS masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kewajiban untuk “masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja”.

Adalah setiap PNS wajib datang, melaksanakan tugas, dan pulang sesuai ketentuan jam kerja serta tidak berada ditempat umum bukan karena dinas. Apabila berhalangan hadir wajib memberitahukan kepada pejabat yang berwenang. Keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang cepat dihitung secara kumulatif dan dikonversi 7 ½ (tujuh setengah) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja.

Ketika mendengar kabar tersebut Abd Hamid direktur LSM PIAR pun angkat bicara. Sangat menyayangkan terhadap kondisi pelayanan  publik  pada  tingkat  kelurahan, terlebih ini merupakan  ujung tombak dalam pelayanan prima pada masyarakat, ungkap Abd Hamid.

“Pemberian pelayanan kepada masyarakat menjadi salah satu aspek paling penting didalam pelaksanaan fungsi pemerintahan dimana pemerintah berusaha memberikan pelayanan yang terbaik sebagai implikasi dari fungsi aparatur sipil Negara.

Selain itu Pelayanan publik adalah sektor utama keberhasilan suatu pemerintahan,
Semoga ke depan ada pemimpin yang mampu melakukan reformasi birokrasi untuk maju dan berkembangnya masyarakat Sampang, imbuhnya.(ryn/Far)

REKOMENDASI UNTUK ANDA