by

Perseteruan Antara Dana Pensiun Semen Gresik Dengan Sariono Terus Berlanjut

Gresik, Bratapos.com – Perseteruan antara Dana Pensiun Semen Gresik dengan Sariono sebagai penerima dana pensiun terus berlanjut. Perseteruan ini berawal dari tidak dibayarnya hak pesiun termasuk pensiun bulanan yang besarnya milyaran rupiah yang seharusnya dibayar pada tanggal jatuh tempo pensiun sejak tanggal 1 Januari 2018. Akan tetapi kenyataannya sampai dengan saat ini dari pihak dana pensiun belum dilakukan pembayaran kepada Sariono. “ada apa” ini yang seharusnya menjadi perhatian semua pihak.

Awak media beberapa kali menghubungi Dana Pensiun Semen Gresik, Lusida Selaku Direktur Utama, bahkan benerapa kali mendatangi ke kantornya, namun Lusida tidak ada di kantor. Sehingga sampai saat ini tidak ada kejelasan dan berusaha menutup nutupi permasalahan ini dan bahkan sampai dengan sekarang menutup diri terhadap investigasi media. Ironisnya WA awak media di blokiran oleh Lusida.

Setelah Sariono, dihubungi oleh awak media mengatakan, bahwa DPSG merupakan Perusahaan yang mengelola dana pensiun yang dananya dari iuran peserta/karyawan yaitu dipotong melalui gaji bulanan yang dibayarkan kepada DPSG mulai tanggal masuk kerja sampai dengan tanggal jatuh tempo peserta/karyawan tersebut pensiun.

“Dan ironisnya hak pensiun yang besarnya milyaran rupiah tidak dibayarkan oleh DPSG termasuk pensiun bulanan yang besarnya jutaan rupiah,” keluhnya kemarin (11/7/18).

Jadi uang yang dibayarkan oleh peserta/karyawan merupakan iuran karyawan yang notabene uang tersebut menjadi Dana Masyarakat, dan apabila tidak dibayarkan dapat berindikasi ke tindak pidana korupsi karena sudah menjadi dana masyarakat.

“Beberapa undang undang yang dapat menjerat sudah jelas. Undang undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, Undang undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Koprupsi. Pasalnya keuangan Dana Pensiun termasuk dalam kualifikasi Keuangan Publik, dan apabila tidak dibayar maka merupakan penyalagunaan keuangan yang merugikan perserta/karyawan dan masyarakat,” jelasnya.

Lanjut Sariono, KUHPidana Pasal 372 dan Pasal 374 tentang Penggelapan uang, Undang undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, KUHPerdata Pasal 1365 tentang Perbuatan melawan hukum, Undang undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang.

“Itu sudah jelas diatur UU, apa alasannya Bu Lusida tidak mau membayar dana pensiun, itu sudah jelas haknya peserta/karyawan,” ucapnya.

Sementara Direktur Utama Dana Pensiun Lusida sampai berita ini di publikasikan di telepon beberapa kali tidak diangkat, seakan-akan menghindar dari awak media. (bersambung/jml)

REKOMENDASI UNTUK ANDA