by

Ketua AKD Kabupaten Gresik, Tak Bisa Berbuat Banyak Atas Laporan LPB

Gresik, Bratapos.com – Diberitakan sebelumnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM LPB) Lembaga Pemantau Birokrasi yang beralamat di Desa Kedanyang RT.02 RW.01 Kecamatan Kebomas Gresik, pada tanggal (15/3/18) yang lalu melaporkan Rif’an Kepala Desa Punduttrate Kecamatan Benjeng ke inspektorat dan PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa), atas penggunaan DD (Dana Desa) yang begitu kurang transparan dan SPJnya tidak jelas serta infrastuktur amburadul.

Ketua AKD Kabupaten Gresik, Nurul Yatim mengatakan, dirinya tidak mengetahui pasti apa yang dilaporkan oleh LSM LPB ke inspektorat terkait Kades Punduttrate, namun dirinya hanya mengetahui dari pemberitaan dari media.

“Ini kan sudah terjadi pelaporan ke inspektorat, yang pasti saya tidak ikut-ikutan karena saya tidak tahu pasti pokok persoalannya. Lagi pula saya belum koordinasi sama kadesnya, saya hanya tahu dari pemberitaan,” elaknya.

Tidak masuk akal sebagai ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) se-Kabupaten Gresik itu tidak mengetahui anggotanya terkait dugaan penggunaan Dana Desa yang kurang transparan.

Lebih jauh Nurul Yatim, setelah mengetahui dari pemberitaan apa yang disampaikan oleh LPB, saya pikir ada mikanisme yang perlu diluruskan. Dan sebuah pemberitaan yang sudah beredar di masyarakat perlu saya kroscek ke kadesnya.

“Langkah saya setelah sudah ada pemberitaan seperti itu saya akan kroscek kita akan mendalami, jadi saya tidak bisa berkomentar banyak. Pasalnya dari Asosiasi sendiri tidak bisa langsung menanyakan secara mendalam terkait urusan internal Desa, karena itu bukan kewenangannya Asosiasi. Asosiasi hanya mempunyai kewenangan membangun komunikasi, terkait persoalan yang ada di desa kami otomatis tidak punya kewenangan. Namun bila ada permasalahan saya hanya bisa mengingatkan,” ucapnya.PhotoGrid_1521764158659Ketua LPB Novantoro,TC saat keluar dari kantor inspektorat Kabupaten Gresik, dirinya melaporkan Kepala Desa Punduttrate berdasarkan laporan masyarakat, bahwa semua pembangunan infrastuktur yang ada di Desa Punduttrate yang dibiayai dari Dana Desa Tahun anggaran 2017 seharusnya sudah selesai semua pekerjaan. Namun ironisnya sampai saat ini SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) dari semua pembangunan belum selesai.

“Hal itu ketidak singronan antara atasan dengan bawahan, pasalnya plt sekdes dan bendahara yang seharusnya ikut terlibat dalam membangun desa malah dikesampingkan oleh kepala desa, sehingga semua pelaksanaan pembangunan tidak pernah dilibatkan,” ucapnya.

Novan menambahkan, penggunaan Dana Desa Tahun anggaran 2017 diduga Kepala Desa Punduttrate menyalahgunakan wewenang dan jabatan dalam penggunaan dan pengelola Dana Desa.

“Itu sudah jelas dilihat dalam pengerjaan bangunan yang dikerjakan oleh orang luar bukan dari masyarakat Punduttrate dan perangkat Desa. Sesuai dengan kesepakatan Desa, penggunaan Dana Desa harus dengan transparansi dan penvelolaannya harus swakelola,” katanya.

Ditempat terpisah PLT Sekretaris Desa (Sekdes) Punduttrate, dirinya mempunyai alasan menolaknya tandatangan SPJ, pasalnya selama pelaksanaan pembangunan tidak pernah mengetahui.

“Jadi saya wajar tidak tandatangan, karena semua pelaksanaan pembangunan itu inisiatif dari kepala desa, sehingga tidak pernah melibatkan aparat desa,” jelasnya.

Nur Ifah selaku bendahar Desa Punduttrate mengatakan hal yang sama menolak menandatangani  SPJ, pasaknya dirinya hanya dibutuhkan oleh kepala desa sewaktu pengembilan uang.

“Setelah itu uang dipegang dan dipergunakan sendiri oleh kepala desa tanpa menggunakan prosedur yang berlaku,” ucapnya.

Beranikah Inspektorat dan PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa) Kabupaten Gresik menindak lanjuti laporan dari LPB dan menyelidiki dan memanggil Kades Punduttrate?……bersambung (jml)

 

REKOMENDASI UNTUK ANDA