by

Jaksa Patahkan Dalil Pembelaan Pemalsuan Surat Riwayat Tanah, Saat Bacakan Replik

Gresik, Bratapos.com – Terdakwa Kepala Desa (Kades) Prambangan Fariantono (48), serta kedua terdakwa Ayuni (78) dan Suliono (48) kasus pemalsuan surat keterangan riwayat tanah hanya bisa menunduk dan mendengar jawaban pledoi atau replik yang dibacakan oleh Hadi Sucipto, Thesar dan Budi sebagai Jaksa Penuntut Umum (JPU) Senin, (19/3/18).

Ketiga terdakwa tak bisa berbuat banyak hanya bisa pasrah mendengarkan apa yang disampaikan jaksa dihadapan majelis hakim Putu Mahendra. Para terdakwa tidak bisa berbuat apa-apa, pasalnya semua pledoi yang disampaikan oleh penasehat hukumnya pada sidang pekan lalu dibantah dan ditolak oleh jaksa dalam repliknya.

Jaksa Thesar saat bacakan replik terdakwa Fariantono beberkan, dirinya menolak atas pledoi yang diajukan oleh terdakwa yang dibacakan oleh Agus sebagai penasehat hukum terdakwa.

“Kami tetap atas pada dakwaan dan tuntutan, pasalnya terdakwa Fariantono terbukti secara sah melakukan tidak pidana yang membuat surat riwayat tanah palsu,” ujarnya. IMG-20180226-WA0014

Setelah selesai bacakan replik terdakwa Fariantono, Jaksa Hadi Sucipto beberkan replik terdakwa Ayuni dan Suliono. “Terdakwa sengaja memakai surat palsu, karena seolah-olah surat tersebut yang dipakai oleh terdakwa benar atau tidak palsu, padahal surat tersebut palsu,” ujarnya.

Dalam pledoi pada persidangan sebelumnya penasehat hukum terdakwa mengkaitkan hak terdakwa Ayuni dan Suliono terhadap tanah seluas 9800 meter persegi yang belum dibayar oleh pelapor. Namun hal itu menurut jaksa yang menjadi obyek dari tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa, dimana dalam dakwaan kami adanya surat keterangan riwayat tanah tanggal 9 Desember 2015 silam.

“Kasus yang menyeret para terdakwa tidak ada kaitannya dengan perdata, jadi penasehat hukum yang mencampuradukan dengan perdata itu tidak benar, ini murni niat jahat dari para terdakwa dalam menggunakan surat keterangan riwayat tanah palsu,” jelasnya.

Sambil mengetok palu, ketua majelis hakim Putu Mahendra menunda persidangan pecan depan, dengan agenda duplik dari para terdakwa.

Sebumnya tim JPU dari Kejari Gresik, yang dipimpin oleh Lila Yurifa, Beatrix Novi, Hadi Sucipto, Thesar dan Budi menuntut Kades Prambangan yang masih aktif dengan hukuman setimpal. Terdakwa Feriantono terbukti melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP karena telah membuat surat keterangan riwayat tanah yang diduga palsu, menuntut terdakwa Fariantono dengan hukuman penjara selama 2 tahun 5 bulan. Sementara itu terdakwa Ayuni dan Suliyono terbukti melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP karena telah menggunakan surat tersebut, menuntut terdakwa dengan hukuman penjara selama 2 tahun, ” tegas Novi saat membacakan amar tuntutannya.

Hal yang memberatkan pada terdakwa Fariantono, Suliono dan Ayuni telah merugikan saksi pelapor (korban) Felix. Namun hal yang meringankan para terdakwa, selama dalam persidangan berbuat sopan. Jaksa meminta pada ketua majelis hakim untuk  untuk dilakukan penahanan pada para terdakwa, pasalnya para terdakwa selama ini tidak ditahan, lantaran para terdakwa dilakukan penangguhan penahanan. (jml)

 

REKOMENDASI UNTUK ANDA