by

Diduga Masuk Angin, JPU Mengulur Waktu Sidang Tuntutan

Gresik, Bratapos.com – Kasus pemalsuan akte kelahiran yang diduga untuk mendapatkan warisan oleh terdakwa Edy Suswanto (37), warga Taman Sawalan Indah W-39 RT 01 RW 05 Desa Kepatihan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, terus berlanjut di Pengadilan Negeri (PN) Gresik.

Kamis (8/3/18) lalu, terdakwa kembali menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Gresik, dengan agenda tuntutan. Sayangnya, tuntutan tersebut kembali gagal. Jaksa penuntut umum (JPU) nampaknya mengulur waktu.

Usai sidang Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pompy Polansky Alanda mengatakan, alasan ditundanya tuntutan sampai dua kali itu akibat penyusunan amar tuntutan belum selesai secara sempurna, karena ada hal-hal yang harus dianalisis lebih dalam.

“Dalam kasus ini harus sangat hati-hati untuk penuntutan, pasalnya dalam kasus terdakwa yang menyeret Edy ini berbeda dengan kasus yang biasa saya tangani”. Katanya saat ditanya oleh awak media.

Jaksa Pompy, kembali meminta waktu sepekan untuk menunda persidangan. Padahal, sebelumnya hakim sudah memberikan waktu dua pekan untuk menyusun amar tuntutan.

“Berkas tuntutan sudah kami buat. Tapi butuh penyempurnaan. Oleh karena itu kami meminta waktu sepekan lagi,” katanya usai menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Gresik.

Disisi lain, hakim yang diketuai Bayu Soho Rahardjo memberikan peringatan tegas terhadap JPU. Pasalnya, jaksa dianggap mengulur waktu. Padahal, sebelumnya pihaknya telah memberikan waktu dua minggu.

“Sudah dua minggu kami berikan waktu pada sidang sebelumnya. Jaksa menyatakan siap membuat berkas tuntutan, ternyata waktu persidangan tidak sesuai harapan,” ujar Bayu yang juga Humas PN Gresik.

Bayu menjelaskan, perkara pemalsuan akte dengan terdakwa Edy sudah memasuki bulan ke lima. Artinya, waktu penyelesaian perkara tersebut harus cepat. Hal itu berdasarkan Standar Operasioanl Prosedur (SOP).

“Sesuai SOP, penyelesaian perkara pidana maksimal lima bulan. jika perkara tersebut belum selesai, PN Gresik terancam mendapat teguran dari Pengadilan Tinggi (PT). “Kami sudah diperingatkan oleh atasan untuk segera menyelesaikan perkara ini,” tandasnya.

Lanjut Bayu, paling lama untuk perkara pidana itu lima bulan, kalau sudah melewati lima bulan ketua Pengadilan Negeri jelas mendapat tegoran oleh Pengadilan Tingi. Saya sudah bersikap tegas JPU waktu persidangan tadi red, kalau sudah dua kali mengalami penundaan, itu sudah menjadi catatan buruk bagi pengadilan,” tutup Bayu. (jml)

REKOMENDASI UNTUK ANDA