by

Kapolresta Sidoarjo: Debt Collector ambil atau rampas unit pidana

SIDOARJO – Dengan banyaknya kasus serta keluhan nasabah kredit motor atau mobil yang berurusan dengan finance debt collector tak sedikit berujung dengan bujuk rayu pengambilan atau perampasan unitnya. Sering terjadi pihak nasabah kredit panik dan merasa ketakutan saat menghadapi debt collector, yang tiba-tiba memberhentikan paksa nasabah dijalanan.

Namun yang perlu diketahui oleh nasabah adalah, tindakan finance debt collector tersebut melanggar ketentuan perbankan dan bisa diproses secara hukum?

Kapolresta Sidoarjo, Kombespol Himawan Bayu Aji menuturkan, ” Seorang debt collector sah-sah saja jika melakukan penagihan kepada nasabahnya. Namun saat menjalankan tugasnya melakukan perampasan kendaraan, itu tidak diperbolehkan, dan siapapun mereka jika meresahkan masyarakat wajib kita tindak, agar warga bisa kerja dan antar anak sekolah tenang.” Tuturnya.

“Kalau debt collector dijalan atau di rumah pada saat melakukan penagihan tidak sesuai aturan (merampas atau mengambil kendaraan nasabah dengan berbagai cara) tidak diperbolehkan. Itu merupakan pelanggaran pidana,” kata Kapolresta Sidoarjo, Kombespol Himawan Bayu Aji pada detikcom usai memberi penghargaan terhadap Aiptu Darmanti Tansilong Kasium Polsekta Waru, Senin (11/9/2017).

Lanjut Himawan, Lebih bijak lagi kalau Nasabah dan debt collector, juga dituntut cerdas dalam memahami perjanjian keperdataan. Bisa saling menjalankan hak dan kewajiban. Sehingga masing-masing personal saling menghargai dan memenuhi kewajiban.

Karena dalam kasus ini, biasanya masalah timbul pada saat perselisihan keperdataan. Maka, pihaknya berharap masyarakat harus memenuhi kewajibannya dan harus melaporkan ke polisi jika unitnya di ambil atau di rampas oleh pihak finance debt collector.

Seperti yang di kutip detik.com, Untuk masyarakat harus memahami antar hak dan kewajiban. Kalau itu adalah kegiatan-kegiatan keperdataan, maka keperdataannya harus diperhatikan dengan baik. Jika itu dilakukan melanggar aturan akan kami proses sesuai aturan hukum perbankan juga dengan aturan undang-undang pidana,” tutur Himawan.(Red)

 

REKOMENDASI UNTUK ANDA