by

Advokat Dipecat

SURABAYA – Advokat asal Surabaya, Akhmad Zaini yang tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), hingga kini masih menjadi buah bibir. Pasalnya, bukan kali ini saja advokat terlibat kasus suap bersama Panitera Pengadilan. Sedang saat ini, Akhmad Zaini yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, ditahan Polres Jakarta Timur. Yunus Nafik, klien Zaini, selaku Direktur Utama P PT Aquamarine Divindo Inspection (ADI) dan Tarmizi selaku panitera pengganti PN Jaksel, juga dijebloskan ke tahanan. Sejauh ini, penyidik KPK masih mendalami dugaan keterlibatan hakim pada kasus suap ini.

Laporan : Ibnu F Wibowo, Firman Rachman, Joko Sutrisno, Editor: Ali Mahfud

Meski telah dipastikan bahwa Akhmad Zaini merupakan advokat asal Surabaya, seperti diungkapkan Purwanto, Wakil Ketua DPC Peradi Surabaya. Namun untuk menelusuri rekam jejaknya cukup susah. Kantornya saja juga tidak jelas di mana. Semula

Akhmad Zaini & Partners berkantor di Jalan Tunjungan No. 74 Surabaya. Namun setelah dicek, ia tak lagi berkantor di sana.

Informasi lain menyebutkan, Akhmad Zaini berkantor di daerah Gading, Kedung Cowek, Surabaya. Lokasi tersebut didapatkan melalui situs pencarian di internet. Melalui situs pencari tersebut diketahui Akhmad Zaini & Partners berkantor di Jl Gading I no 4 Surabaya. Di lokasi tersebut, Surabaya Pagi tidak menemukan adanya satupun kantor pengacara. Rumah yang sesuai dengan alamat tertera, hanya merupakan rumah dengan bangunan lama yang terbengkalai.

Pencarian dilanjutkan ke Jl Tunjungan. Surabaya Pagi memperoleh informasi dari kolega Akhmad Zaini yang juga sesama pengacara  bahwa, terakhir Akhmad Zaini berkantor di lokasi tersebut. Di salah satu bangunan yang memiliki papan nama “Akhmad Zaini & Partner, Kantor Penasihat Hukum” Surabaya Pagi justru mendapatkan temuan yang mengagetkan. Salah seorang resepsionis di kantor tersebut mengatakan Akhmad Zaini sudah tidak lagi berkantor di Jl Tunjungan.

“Mas ini sudah orang kesepuluh yang datang ke kantor ini. Sebelum sampean tadi, bahkan ada orang KPK yang ke sini. Sejak kami di sini, Zaini sudah tidak lagi berkantor di sini. Nanti setelah ini papan namanya saya turunkan saja,” ujar pria tersebut saat ditemui Surabaya Pagi, Rabu (23/7/2017).

Surabaya Pagi pun melanjutkan untuk mencari jejak Akhmad Zaini di Surabaya. Di kantor DPD Partai Hanura Jawa Timur, salah seorang pengurus yang enggan namanya ditulis mengatakan ia belum mendapatkan kepastian apakah Zaini yang ditangkap KPK merupakan Zaini yang juga rekannya sesama pengurus.

“Tapi, kalau memang benar Zaini yang Cabup Bangkalan, ya berarti memang Zaini yang itu. Beliau jarang sekali terlihat di sini (Kantor Partai Hanura). Waktu itu memang datang ke sini dan mengatakan ingin membesarkan partai, ya kita akomodir. Tapi, beliaunya jarang terlihat di Kantor DPD,” ungkap sumber tersebut.

Sebelumnya, Ketua DPD Hanura Jawa Timur memastikan akan memberikan sanksi pemecatan apabila Ahmad Zaini menjadi tersangka kasus suap, seperti dirilis KPK. Apalagi, Zaini menjadi Wakil Ketua DPD Partai Hanura Jawa Timur. “Sekarang praduga tidak bersalah dahulu. Tetapi, apabila terbukti maka kami akan meminta arahan kepada DPP untuk kemudian melakukan mekanisme pemecatan,” ucap Kelana.

Bukan Anggota Peradin

Ketua Korwil Perkumpulan Advokat Indonesia (Peradin) Jatim, Sumardi, SH., MH dan Ketua Dewan Kehormatan Peradin Jatim. Fran Lutfi Rachman, SH menyatakan pihaknya keberatan terkait pernyataan Ketua DPC Peradi Surabaya Purwanto. Ini terkait OTT yang dilakukan KPK terhadap salah seorang Advokat  Surabaya, yakni Akhmad Zaini.  “Disampaikan Zaini ini juga seorang anggota Peradin. Padahal dalam struktur organisasi ataupun keanggotaan, jelas-jelas bukan anggota  Peradin,” ujar Sumardi yang melakukan klarifikasi kepada Surabaya Pagi,

“Jadi kita keberatan kalau Akhmad Zaini ini dikatakan anggota Peradin. Dan jelas jelas dia itu anggota  Ikadin (Ikatan Advokat Indonesia, red),” lanjut dia. Keberatan ini juga diamini oleh Dewan Kehormatan Peradin.

Sebelumnya, Purwanto menyebut advokat Akhmad Zaini merupakan orang yang baik dan aktif dengan kegiatan positif. “Trek rekordnya bagus ya, dia juga sahabat saya, baik, santun. Kami juga tidak menyangka kalau kena (OTT KPK, red),” kata Purwanto.

Selain itu, Purwanto juga mengatakan jika Zaini merupakan anggota Ikadin di bawah naungan ketua Todung Mulya Lubis. “Ya kalau Peradi saya sangsi ya. Karena saya tau. Tapi kalau Ikadin setau saya Zaini ikut yang punya Todung Mulya Lubis. Dia juga Peradin,” tukasnya.

Salahkan SK MA

Sementara itu, Perhimpunan Advokat Seluruh Indonesia (Peradi) pimpinan Fauzie Yusuf Hasibuan menyesali tertangkapnya advokat Akhmad Zaini. Ini membuktikan bahwa organisasi advokat memiliki pekerjaan besar memerangi praktik koruptif yang masih dilakukan oknum advokat.

“Peradi sendiri selain telah membentuk Komisi Pengawas Advokat yang secara aktif bertugas mengawasi perilaku advokat, juga telah membentuk Dewan Kehormatan di tingkat daerah maupun pusat yang bertugas menyidangkan dan menindak oknum advokat. Pada semester pertama 2017 tidak kurang 108 advokat telah dijatuhi sanksi etik termasuk di antaranya pemecatan dalam upaya menjaga perilaku advokat dalam menjalankan profesinya,” kata Ketum Peradi Fauzie Yusuf Hasibuan, Rabu (23/8).

Fauzie mengatakan, banyaknya advokat ditangkap karena kasus korupsi karena tak lain, karena keluarnya Surat Ketua Mahkamah Agung (SKMA) yang membenarkan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia dapat menyumpah advokat yang diangkat oleh organisasi advokat dari mana pun. “Maka terjadi degradasi kewibawaan organisasi advokat dalam menjaga dan membina perilaku anggotanya. Mengingat anggota suatu organisasi advokat dapat berpindah ke organisasi lain jika menghadapi pemeriksaan Komisi Pengawas Advokat ataupun Dewan Kehormatan,” ucapnya.

Dalam kaitan tersebut, maka wadah tunggal organisasi advokat patut dipertahankan sesuai dengan ketentuan UU Advokat demi menjaga keluhuran dan martabat profesi advokat termasuk membina perilaku advokat dalam menjalankan praktik penegakan hukum yang bersih dan bermartabat.

Dalami Keterlibatan Hakim

Terpisah, Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan, KPK tengah mendalami dugaan keterlibatan hakim pada kasus suap panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. “Itu (dugaan keterlibatan hakim) masih didalami, karena buktinya belum terlalu kuat,” kata Agus, ketika ditemui pada acara “12 Tahun Komisi Yudisial”, di kantor Komisi Yudisial, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (23/8/2017).

Seperti diketahui, panitera pengganti PN Jaksel bernama Tarmizi terkena OTT KPK. Tarmizi diduga menerima suap total Rp 425 juta untuk menolak gugatan perdata yang diajukan Eastern Jason Fabrication Service Pte Ltd terhadap PT Aqua Marine Divindo Inspection. Dalam perkara tersebut, Eastern Jason mengalami kerugian dan menuntut PT Aqua Marine membayar ganti rugi 7,6 juta dollar AS dan 131.000 dollar Singapura.

Selain Tarmizi, KPK juga menetapkan dua orang tersangka dalam kasus ini, yakni Direktur Utama PT Aquamarine Divindo Inspection Yunus Nafik dan pengacara bernama Akhmad Zaini. Ia merupakan penasehat hukum PT Aquamarine Divindo Inspection. KPK menyatakan, uang suap untuk Tarmizi diduga diberikan oleh Yunus Nafik. “Yang menanangi cek itu kan dirutnya kan, dirutnya juga tahu, jadi yang berikan sebenarnya dirutnya kan,” kata Agus.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali menyatakan, jika ada fakta keterlibatan hakim pada kasus suap ini, tentu MA akan melakukan pemeriksaan.

“Ya kita lihat dulu ada apa enggak. Karena kan sebelumnya juga tidak ada. Bahkan mungkin jual nama saja,” ujar Ali.

Hatta Ali juga tak membantah Panitera Pengganti PN Jaksel Tarmizi kerabat salah satu hakim agung. “Ya. Saya dengar ada hubungan keluarga dengan salah satu hakim agung,” kata Hatta. Sayangnya, Hatta belum mau membuka identitas hakim agung tersebut. Ia hanya menegaskan, hubungan kekerabatan tak akan memengaruhi proses hukum.

“Tidak ada tebang pilih ya. Yang jelas MA tidak ada toleransi, yang kemarin tertangkap langsung kita terbitkan surat pemberhentian sementara kepada yang bersangkutan,” tegas Hatta. (*Red)

Sumber : Surabaya Pagi

REKOMENDASI UNTUK ANDA