by

Notaris Dan PPAT Melakukan Penipuan Dan Penggelapan Biaya Kepengurusan Tanah Dan Pajak Bumi

SURABAYA, Persidangan khasus penipuan dan penggelapan uang biaya kepengurusan tanah dan juga pembayaran Pajak Bumi dan bangunan (PBB) milik Handoko Mintojo Rahardjo dengan terdakwa Alexandra Pudentiana Wignjodigdo alias Intiana(Notaris dan PPAT), telah di gelar di pengadilan negri surabaya, selasa(04/10/16).

Berawal dari pengurusan sertifikat, Handoko Mintojo Rahardjo mempercayakan kepada PPAT(Alexandra sebagai notaris ), yang ada di surabaya.

Namun 3(tiga) sertifikat tanah tersebut ternyata masih memiliki tunggakan pembayaran PBB beserta dendanya dengan total sekitar Rp 1 miliar, ujar Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ade Chandra Octavia saat membacakan dakwaannya.

Kemudian Alexandra dengan bujuk rayunya menjanjikan bisa menguruskan balik nama 3(tiga) sertifikat tanah tersebut menjadi atas nama Handoko, dan juga Alexandra berjanji bisa menguruskan dengan mendapat keringanan pembayaran PBB tiga sertifikat tanah tersebut.

Lantas Alexandra meminta Hendra Sihombing (terdakwa berkas terpisah,red), tenaga freelance di kantor miliknya, terangnya.

Bahwa akibat bujuk rayu tersebut, Handoko akhirnya tertipu dan beberapa kali melakukan penyetoran dana kepada Alexandra diantaranya pada 13 September 2011 sebesar Rp. 100 juta, pada 6 Oktober 2011 berupa cek BRI Nomor CE 0053516 sebesar Rp. 30 juta, pada 26 Oktober 2011 berupa BG BRI Nomor GEV 234278 sebesar Rp. 225 juta, pada 26 Oktober 2011 menyerahkan BG BRI Nomor GEV 234277 senilai Rp. 100 juta, pada 30 November 2011 berupa BG BRI Nomor GEV 234295 sebesar Rp 225 juta, dan selanjutnya melalui transfer tunai via ATM ke rekening Alexandra sebesar Rp. 30 juta.

Bahwa pengurusan balik nama tiga sertifikat tanah tersebut dan pengurusan keringanan pembayaran PBB tersebut belum terealisasi sampai dengan Handoko melaporkan kasus ini ke polisi, beber Ade.

Bahwa akibat bujuk rayu yang dilakukan Alexandra, Handoko akhirnya mengalami kerugian sebesar Rp 710 juta.
Atas perbuatan terdakwa Alexandra diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1, terangnya.

Usai sidang, jaksa Ade mengaku memang terdakwa Alexandra tidak ditahan sejak kasusnya masih dalam tahap penyidikan di kepolisian.
Kemudian di kejaksaan status tahanannya menjadi tahanan kota, jelas Ade.(Bnd/Ad)

REKOMENDASI UNTUK ANDA