by

Bupati Diminta Mutasi Dua Oknum Pegawai KPPT Yang Dinilai Bermasalah.

PAMEKASAN BRATA POS, Pantas saja Akhir-akhir ini kinerja sejumlah Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Madura Jawa Timur, seringkali disoroti oleh sejumlah LSM, ORMAS, ORGANISASI Kemahasiswaan dan Aktifis lainnya, karena, Fakta yang terjadi dilapangan, ternyata bukan hanya elemen Masyarakat yang merasakan keresahan tersebut, melainkan sejumlah pegawai dilingkungan Dinas itu merasa dipermainkan dan hanya menjadi tumbal kepentingan oknum yang tidak bertanggunggung jawab.
Seperti yang terjadi di Dinas Perizinan Kabupaten Pamekasan, bahwa diinstansi tersebut dinilai bermasalah, hingga muncul sebuah laporan yang bertujuan untuk memohon perpindahan oknum yang diduga bermasalah dengan dalih agar kedepannya berjalan lancar, hal itu sebagaimana kutipan dalam isi surat laporan yang ditujukan kepada bupati pamekasan terkait permohonan pemutasian beberapa pegawai karena dinilai bermasalah. Tentang pemutasian terhadap Drs Moh Amin, sebagai Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Arif Rachman Syah, S.STP. M.Si. Sebagai Kepala Seksi Penerimaan Modal yang dinilai tidak ada perkembangan, malah semakin mundur, yang dipikir hanyalah uang, katanya uang itu untuk Bapak Bupati, untuk Bapak Sekda, dan untuk Asisten, supaya dia tidak dipindah dari Kantor Perizinan. bahkan Pak Amin selalu mengancam untuk memindah bawahan bila tidak mau ikut perintahnya dan sudah dua orang teman saya yang dipindah, dia sudah tidak mikir lagi pada bawahan. Sementara Tembusan surat itu ditujukan kepada Bapak Sekda Pamekasan. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pamekasan.
Dan apabila laporan itu benar, maka, itu sudah jelas melanggar Kode Etik kepegawaian, Tentang Etika PNS. Poin 4, 5. Etika Bernegara, Poin 6. Etika Dalam Organisasi, Poin 5. dan UUD Pidana Pemerasan (Melawan Hukum).

Adanya laporan itu ternyata dapat bantahan dari Kepala KPPT Kabupaten Pamekasan, Moh Amin, pihaknya membantah adanya surat laporan itu, bahkan beliau menuding bahwa semua isi ‚Äúlaporan itu fitnah ini tidak benar, saya dengan staf saya enak semua, bahkan semua tuduhan ini fitnah,” tandasnya kepada brata pos madura.
Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah mengaku tidak tahu dan belum menerima tembusan itu.
Apakah kedua instansi ini benar-benar tidak tau atau menutup-nutupi persoalan ini, mari evaluasi bersama dengan temuan yang ada dilapangan. Baik dari kalangan masyarakat, Organisasi, LSM, Ormas, dan internal pemerintah sendiri.(Hoirul/guteres)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

REKOMENDASI UNTUK ANDA