by

AKD DPRD Deli Serdang Telah Sesuai Mekanisme Tatib

Deli Serdang,Bratapos.com – Paripurna penetapan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Kabupaten Deli Serdang tertanggal 16 Desember 2019 lalu atas ketua DPRD zakky Shahri.SH selaku pimpinan rapat saat itu menunda dan keluar meninggalkan ruang sidang (walkout) Paripurna. “saya tidak pernah memberikan penugasan delegasi agar Nusantara Tarigan sebagai wakil III mengambil alih pimpinan paripurna pada tanggal 16 Desember 2019 tersebut”.terang Zakky dengan tegas.

”DPRD itu memiliki tiga wakil ketua jikapun ingin dilanjutkan pembacaan draf komposisi Alat Kelengkapan Dewa (16 Desember lalu_red) seharusnya dilanjutkan oleh wakil I (Amit Damanik_red) bukan melompat kepada Wakil III (Nusantara Tarigan_red).” Terang Ketua DPRD Deli Serdang yang menjabarkan arti dari Kolektif kolegial.

“Kalaupun saya menyerahkan palu itu pun harus ke wakil ketua I ngak bisa melompat ke wakil ketua III, kalau sebagai wakil ketua dia protes, berarti dia harus duduk dikursi bawah (anggota) bukan duduk di deretan kursi pemimpin sidang”ungkap ketua DPRD Deli Serdang.
Namun,tanpa hak Nusantara Tarigan selaku Wakil Ketua III mengambil alih pimpinan rapat penetapan AKD di 16 Desember 2019 malam dihari yang sama, berlanjut memutuskan dengan menetapkan 4 pejabat pimpinan komisi dan wakil Ketua komisi serta sekretaris komisi berikut nama-nama termaktub didalamnya anggota komisi yang memang diketahui tanpa satu pun anggota Dewan dari 3 fraksi sebelumnya disebut yang belum mengusulkan anggotanya. Hal tersebut tampak jelas melanggar aturan Tata Tertib DPRD sebagaimana dimaksudkan dalam PP No.12 Tahun 2018”. Ungkap Ketua DPRD Deli Serdang Zakky Shahri.SH.

“kami menindak lanjuti rapat sebelumnya yang tertunda, mekanisme penetapan AKD sudah kita penuhi, kalau dilanjut tanpa memandang 3 fraksi yang belum mengusulkan anggotanya itu serasa konyol dan terang-terangan saya mengkangkangi Peraturan dan pedomannya”. Ujar Zakky sembari menjelaskan bahwa tindakan yang dibuatnya telah sesuai dengan arahan Dirjen Otda yang menyuratinya, dan mengatakan telah memberitahukan secara undangan rapat lanjutan kepada seluruh anggota serta memintakan fasilitas ke Sekretaris DPRD untuk memfasilitasi, yang pada faktanya Sekretaris DPRD tidak mengindahkannya.

Hal tersebut dibantah Wakil ketua III DPRD Deli Serdang Nusantara Tarigan, menurut Nusantara Tarigan (komunikasi via chatting whatsapp_red) dengan team Bratapos.com, “penetapan AKD tersebut tidak legal, namun secara rinci dipertanyakan terkait tidak legalnya atas rapat yang mengumumkan ditetapkannya AKD DPRD Deli Serdang oleh pimpinan rapat Zakky Shahri.SH yang memang adalah Ketua DPRD Deli Serdang itu, Nusantara tak mampu menerangkan secara profesional.

“Semua harus ada mekanisme, ya..!, Kok di bilang sah, cemana ceritanya bang, kawan-kawan media harus dapat mempelajari aturan, ya..!, lah seketariat saja gak ngakui, masak sah..?”. Ucap Nusantara mempertanyakan terkait legalnya penetapan AKD DPRD Deli Serdang yang dilanjut dan di tetapkan ketua DPRD Deli Serdang Zakky Shahri.SH, Jum’at (20/03/2020).

Sementara itu, ketika team Bratapos.com mempertanyakan terkait mekanisme Nusantara Tarigan dalam pengambil alihan pimpinan rapat pada Desember 2019 lalu, menyebut, bahwa dirinya tidak pernah secara serta merta mengambil alih sebagai pimpinan rapat yang memang diketahui bahwa pimpinan saat itu Zakky Shahri yang walkout dengan menunda, yang memang disusul anggota rapat lainnya menyisakan 28 anggota DPRD dari berbagai fraksi yang dilanjuti Nusantara Tarigan selaku pimpinan rapat dengan memutus hingga berpolemik beberapa bulan belakangan ini hingga melibatkan Gubernur sampai Mendagri.

Seperti diketahui bersama seluruh rakyat Deli Serdang bahwasanya Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 172/126/OTDA tertanggal 8 Januari 2020 sudah jelas memberikan arahan dan petunjuk. Dalam ulasan Surat Kemendagri tersebut menjelaskan secara terperinci dan gamblang bahwasanya keputusan rapat paripurna tanggal 16 Desember 2019, ada 6 (enam) Fraksi yang mengajukan usulan nama-nama yang duduk di AKD Komisi, Badan anggaran dan Badan Musyawarah. Namun ada 3 (tiga) Fraksi yang belum menyampaikan usulan nama-nama anggotanya yaitu partai pemenang suara terbanyak dari fraksi Gerindra, Fraksi PKS dan Fraksi Demokrat. Sementara itu Kemendagri menekankan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, agar DPRD Deli Serdang mengambil keputusan terkait dengan pembentukan AKD Badan Musyawarah Komisi dan badan anggaran dapat mengakomodir “SELURUH FRAKSI” di DPRD Deli Serdang dengan mengedepankan azas musyawarah untuk mufakat.

Menindak lanjuti Rapat Paripurna tanggal 16 Desember 2019 tersebut, turunlah surat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tertanggal 2 Maret 2020 dengan nomor 170.12/1284/OTDA. Namun anehnya surat baru diantarkan Sekretaris Dewan kepada Ketua DPRD tanggal 13 Maret 2020. Terkesan Sekwan sengaja menyembunyikan surat dari Kemendagri, karena disimpan terus di tangan Sekwan setelah sekian lama datangnya.
Sesuai peraturan dan ketentuan pada pasal 91 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2018 pasal 47 ayat 1. Dengan amanat dari Undang-Undang Republik Indonesia serta perintah dan arahan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Ketua DPRD Zakky Shahri segera menindak lanjuti Rapat Paripurna pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) tertanggal 16 Desember 2020 maka usai sudah permasalahan AKD DPRD Deli Serdang.

Reporter : Handriato

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

REKOMENDASI UNTUK ANDA