by

Kejari Sumenep Mempelajari Laporan Dugaan Penyelewengan Raskin DD dan ADD Desa Errabu

Sumenep, Bratapos.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep, Madura, Jawa Timur akan mempelajari terlebih dahulu terkait laporan kasus dugaan penyelewengan Raskin (Beras untuk Rumah Tangga Miskin), Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Errabu, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep.

Setelah satu pekan pasca dilaporkannya Kepala Desa Errabu mengenai dugaan penyelewengan Raskin, DD-ADD, kini Kejaksaan Negeri Sumenep sudah mulai menyekapi kasus tersebut dengan cara mempelajari terlebih dahulu untuk tindak lanjutnya.

“Tunggu saja kami masih mau menelaah dan hasilnya tergantung dari hasil telaah, apakan perlu ditindak lanjuti atau tidak,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Sumenep, Djamaludin, Senin (17/2).

Diberitakan sebelumnya, Kepala Desa (Kades) Errabu, Kecamatan Bluto, Sumemep, Madura, Jawa Timur, dilaporkan warganya ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep terkait dugaan penyelewengan Raskin (Beras untuk Rumah Tangga Miskin), Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).

Dugaan penyelewengan raskin tersebut terjadi mulai dari tahun 2015 hingga tahun 2017. Sedangkan dugaan penyelewengan DD dan ADD, terjadi dari tahun 2016 hingga tahun 2018.

“Ada sembilan item yang dilaporkan masyarakat yang kita dampingi. Yang pertama adalah masalah penyelewengan bantuan raskin tahun 2015-2017. Kemudian delapan diantaranya adalah dugaan penyelewengan DD dan ADD tahun 2016 sampai 2018,” kata Kuasa hukum warga Desa Errabu, Rausi Samorano, Jum’at (7/2/2020).

Menurut Rausi, berdasarkan temuan masyarakat, dalam setahun, raskin yang tahun 2020 ini berubah nama menjadi program sembako itu tidak diberikan secara penuh. Seharusnya, masyarakat menerima bantuan itu setidaknya 12 kali dalam setahun.

“Anehnya, berdasarkan data yang dikantongi masyarakat, laporan data penerima itu sudah tertebus semuanya. Ini sudah ada pernyataan dari masyarakat penerima manfaat,” paparnya.

Lebih lanjut dia, pihaknya sudah mengantongi data dugaan penyalahgunaan realisasi DD dan ADD. Setelah dilakukan verifikasi di lapangan, banyak pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang tertuang dalam laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) pekerjaan.

“Kalau DD dan ADD, berdasarkan laporan masyarakat itu, kita sudah lakukan verifikasi, kita punya foto copy SPJ, yang kemudian kita verifikasi apakah SPJ ini sesuai dengan fakta di lapangan. Ternyata banyak dugaan penyelewengan yang tidak sesuai dengan SPJ,” jelas dia.

Tambah dia, berdasarkan perhitungan pelapor dari berbagai dugaan penyimpangan, terdapat kerugian negara sekitar Rp 2 miliar. Pihaknya enggan berspekulasi terkait tersebut, namun akan bersurat ke BPKP untuk dilaksanakan audit investigatif di desa tersebut guna memastikan besaran adanya kerugian negara.

“Sementara dugaan kerugian negara sekitar Rp 2 miliar. Nanti, yang berhak mengeluarkan kerugian negara itu yang mengaudit adalah BPKP. Kita akan melakukan surat permohonan ke BPKP untuk melakukan audit investigatif,” tambah dia.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

REKOMENDASI UNTUK ANDA