by

Kongkalikong.. kerjakan DAK SD 02 Danyangmulyo ..Miris … ,Belanja ,Kayu Senilai 150 Juta Pada Dua Toko Material ? ….. !!!!!

Pati , Bratapos.com – Berbagai jenis bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terus di kucurkan melalui beragam jenis bantuan, ada yang berupa fisik dan ada yang berupa non- fisik. Seperti Dana Bos, DAK maupun jenis program lainnya yang bersifat untuk memajukan dunia pendidikan Seperti halnya yang sedang di kerjakan di SD 02 Danyangmulyo Kecamatan Winong Kabupaten Pati, yakni telah menerima bantuan DAK ( Dana Alokasi Khusus ) Tahun 2019, Dengan Nama Kegiatan : Rehabilitasi Ruang Kelas, Pelaksana : Swakelola ( Panitia Pembangunan Di Sekolah ), Volume Kegiatan : 4 ( Empat ) Ruang, Waktu Pelaksanaan : 60 Hari Kalender Kerja terhitung mulai Tanggal : 01 November 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, Jumlah Dana Bantuan : 272. 678.000; ( Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Enam Ratus Tuju Puluh Delapan Juta Rupiah ).Bahwa disinyalir Pengejaan proyek DAK ( Dana Alokasi Khusus ) SD 02-Danyangmulyo,disinyalir Gunakan kayu “bodong” tak Jelas asal usulnya , Selasa ( 07/01/20 ).

Pelaksana pekerjaan mengatakan, ” Belanja kayu sebesar 150 juta beserta upah pasang “, Namun dalam penelusuran  faktual  di lapangan ,kayu yang terpasang pada atap 55 persen dari bongkaran gedungsekolahan lama. menengarai Masih ada Ganjalan dan kejanggalan  dalam pembelanjaan dan Penyelesaian RAB dalam pertanggungjawaban .Upaya  Pemerintah dalam meningkatkan mutu kualitas belajar mengajar disekolahan ialah dengan memberikan fasilitas sarana dan prasarana pada tiap sekolahan baik di tingkat Paud, SD, SMP dan SMA secara layak. Hal itu dimaksudkan agar para murid lebih fokus untuk mengikuti mata pelajaran yang disampaikan oleh para guru dengan baik lantaran berada di dalam ruangan yang nyaman dan memadai. Uapay ini Harusnya di
apresiasi dengan Kejujuran , keterbukaan, dan pelaksanaan  yang benar dan baik , secara teknis pelaksanaan DAK mengacu pada Permendikbud No1 tahun 2019 tentang Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 87 oleh Widodo Ekatjahjana, Dirjen Peeraturan Perundang-undangan Kemenkumham pada tanggal 4 Februari 2019 di Jakarta.

Latar belakang diterbitkannya Permendikbud No 1 tahun 2019 tentangPetunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Pendidikan adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, perlu menetapkan petunjuk operasional dana alokasi
khusus fisik bidang pendidikan, dan untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum mengenai dana alokasi khusus fisik bidangpendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik BidangPendidikan ini mengganti/mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 426).  pelaksanaan dilapangan bahwa diduga kuat adanya pekerjaan rehabilitasi ruang belajar di SD Negeri 02 Dan yang mulyo terdapat adanya indikasi penyimpangan mulai dari sisi material ( jenis kayu ) maupun pelaksanaan tehnis lainnya. Hal itu bukan tanpa sebab, pasalnya dari hasil konfirmasi di lokasi pekerjaan pada hari Jumat (29 / 11 ) sekitar pukul 13.30 Wib, siang itu, Topo
mengatakan bahwa ;

” Untuk beli kayu saja menelan biaya sebesar 150 Juta meliputi biaya pemasangan , dan itu kami beli dari dua toko meterial bangunan, yaitu dari tokonya agus dekat sini turut Desa Danyangmulyo, sama tokonya Deni Putra turut Desa Kebolampang,” tegasnya kepada awak media dengan meyakinkan

Tak hanya itu, dirinya juga mengatakan kalau panjang kasau yang ia beli adlah sepanjang 4 meter rata-rata ;  Hal ini semakin janggal dan mengelitik Media Jurnalis , sangat di sayangkan ketika sebuah pekerjaan yang bersumber dari anggaran pemerintah namun secara pelaksanaan terkesan tidak transparan kepada publik sesuai dengan
amanah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik, Karena di ketuhui bahwa, kayu kasau yang terpasang adalah sebagian besar kayu sisa bongkaran bangunan lama dan itu terlihat jelas pada atap bagian depan hampir 85 % bisa  menggunakan kayu sisa bongkaran Gedung lama. Mengacu aturan  pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2014tentang Pengelolaan BMN/D, Peraturan Menteri Keuangan Nomor
78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara, Permenkeu Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara, Permenkeu Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara, Kepmenkeu Nomor 137/KM.06/2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan KodefikasiBarang Milik Negara, Kepmenkeu Nomor 145/KM.06/2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.06/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas
Pemerintah Pusat, Permenkeu Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, Permenkeu Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara, Permenkeu Nomor 174/PMK.06/2013 tentang Perubahan PMK 33/2012, Kepmenkeu Nomor 218/KM.06/2013 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan kepada Dirjen KN/Kanwil/KPKNL, Permenkeu Nomor 98/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas Permenkeu No. 125/PMK.06/2011 Pengelolaan BMN yang berasal dari Dana DK/TP tahun anggaran 2011. Adapun untuk penjualan barang yang merupakan bagian dari aset milik
negara juga harus mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 / PMK. 06/2010 Tentang “Pelaksanaan Lelang”

Reporter : sholikul hadi

Editor / Publisher : zai

REKOMENDASI UNTUK ANDA