by

Sekwan DPRD Deli Serdang Disinyalir Kangkangi Peraturan Pemerintah

LUBUK PAKAM, BrataPos.com – Terkait dengan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (LHP BPK RI) atas Sekretariat Dewan DPRD Deli Serdang Media BrataPos.com selaku kontrol sosial dan salah satu 4 (empat) pilar pembangunan di Indonesia.

Membuat surat konfirmasi secara profesional dan terpercaya untuk pengumpulan data dari temuan awal yang notabenenya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Sebelum dilayangkannya berkas pelaporan terkait dengan LHP BPK RI atas Sekretariat Dewan DPRD Deli Serdang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Divisi Investigasi Indonesia Fight Corruption Aril Tarigan S.Sos menjabarkan ditemukan adanya dugaan penggelapan dana sosialisasi dan asset mobil di sekretariat DPRD Deli Serdang yang signifikan.

“Bahkan anggaran yang itemnya sama dalam penulisan. Namun dipecah menjadi beberapa item pengeluaran. Bahkan pengadaan mobil dinas tahun 2018 telah mengkangkangi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,” terang Aril Tarigan.

Dimana PP Nomor 18 Tahun 2017 tersebut diterbitkan untuk menarik kendaraan operasional DPRD yang diganti dengan anggaran tunjangan transportasi, Anggaran perawatan, Anggaran minyak/oil pelumas dan lainnya.

“Pengembalian fasilitas penunjang kinerja tersebut merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2017,” ungkap Aril Tarigan dengan lantang.

Berhubung anggaran tunjangan yang dimaksud diatas sudah dianggarkan dalam APBD Deli Serdang. Kenapa masih dianggarkan juga pembelian mobil bahkan terkesan mendesak setiap tahunnya (2017-2018) beli mobil dinas.

“Yang anehnya lagi, di tahun 2020 ini anggaran tunjangan tersebut diperbesar dan mobil dinas DPRD wajib dikembalikan. Sedangkan hitungan anggaran tunjangan dipangkas,” jelas Anggota Divisi IFC ini bingung.

Sekretariat DPRD sudah dicoba konfirmasi dan diklarifikasi dengan salah satu tembusan surat kepada ketua Koordinator 30 waratawan Sumatera Utara, untuk meminta statement Sekwan baik melalui surat resmi maupun melalui via hanphone.

Akan tetapi terkesan menghindar dan malah salah satu kabag Sekwan dibagian umum berinisial “I”, ditanyakan tentang siapa oknum yang datang ke sekretariat DPRD mengaku sebagai koordinator 30 wartawan dan meminta uang sejumlah 40 juta?.

Kabag umum menjawab “tidak ada saya yang katakan dan jangan mau diadu domba.”

Setelah dijelaskan bahwa kedatangan surat dari media BrataPos.com tersebut untuk meminta Klarifikasi dan konfirmasi terkait dugaan penyalahgunaan anggaran di Sekretariat Dewan tentang beberapa item temuan BPK RI.

Dimana dalam LHP BPK RI terdapat belasan milyar rupiah dana yang diduga terindikasi markup dan manipulasi data pengeluaran hingga bisa disinyalir adanya tindak pidana Korupsi.

Sekretaris DPRD Rahmat mengakui sudah menerima surat tersebut, namun menurut kabag Umum belum bisa mengagendakan jadwal klarifikasi dan konfirmasi, karena masih sibuk mengatur jadwal.

Atas sikap Sekwan DPRD Deli Serdang yang terkesan tidak menyikapi surat dari media BrataPos.com tersebut, team BrataPos.com langsung memasukan surat gugatan di komisi Informasi Publik terhadap Sekretariat DPRD dan Ketua DPRD.

Pihak-pihak anti korupsi yang telah mencium adanya dugaan tindak pidana korupsi di Sekwan DPRD Deli Serdang akan bergabung membentuk gerakan demonstrasi terhadap DPRD Deli Serdang.

Reporter : team Brata Pos

Editor : hd

Publisher : jml

REKOMENDASI UNTUK ANDA