by

Disdik Pematang Siantar Diduga Keras Korupsi, Modus Pemalsuan Dokumen Rumah Makan

Pematang Siantar , Bratapos.com – Ditemukannya laporan terkait adanya dugaan tindak pidana Korupsi pada Dinas Pendidikan Kotamadya Pematang Siantar terkait pemalsuan bon dan nota faktur pembelian pada pembelanjaan Makanan dan minuman dari kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) sebesar Rp.93.990.840,-. Hal ini ditemukan dalam laporan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) tahun 2018 dengan nomor 37.A/LHP/XVIII.MDN/03/2019 yang dikeluarkan oleh BPK-RI pada Tanggal : 30 Maret 2019.

Bukti pertanggungjawaban belanja makanan dan minuman di Rumah Makan “AD” sebesar Rp27.860.000,00, dengan 28 kuitansi pembayaran. Dari hasil konfirmasi berupa permintaan keterangan kepada pemilik “RM AD” pada tanggal 12 Maret 2019, diketahui bahwa “RM AD” tidak pernah menerima pesanan dan tidak pernah menerima pembayaran atas kegiatan dimaksud. Selain itu, “RM AD” tidak pernah mengeluarkan bukti pembelian/faktur maupun stempel dalam kuitansi pembayaran. Berdasarkan keterangan dari kepsek, diketahui bahwa makanan dan minuman tersebut sebenarnya dipesan kepada orangtua siswa yang kurang mampu dan juga kepada seorang guru yang mengelola kantin di sekolah.

Bukti pertanggungjawaban belanja makanan dan minuman di Rumah Makan “F” sebesar Rp11.100.000,00, dengan 20 kuitansi pembayaran. Dari hasil konfirmasi berupa permintaan keterangan kepada pemilik RM F pada tanggal 12 Maret 2019, diketahui bahwa “RM F” tidak pernah menerima pesanan dan tidak pernah menerima pembayaran. Selain itu, “RM F” tidak pernah mengeluarkan bukti pembelian/faktur maupun stempel dalam kuitansi pembayaran. Berdasarkan keterangan dari kepsek diketahui bahwa makanan dan minuman tersebut sebenarnya dipesan kepada seorang guru dan sebagian dikelola sendiri oleh sekolah.

Bukti pertanggungjawaban belanja makanan dan minuman di Rumah Makan “M” sebesar Rp36.400.000,00, dengan 56 kuitansi pembayaran. Dari hasil konfirmasi berupa permintaan keterangan kepada pemilik “RM M” pada tanggal 13 Maret 2019, diketahui bahwa “RM M” tidak pernah menerima pesanan dan melaksanakan pekerjaan tersebut. Namun, bukti pembelian/faktur maupun stempel dalam kuitansi pembayaran ditandatangani dan distempel kepada “RM M”. Berdasarkan keterangan dari kepsek, diketahui bahwa makanan dan minuman tersebut sebenarnya dipesan kepada seorang guru yang mengelola kantin di sekolah.

Bukti pertanggungjawaban belanja makanan dan minuman di Rumah Makan “R” sebesar Rp7.800.000,00, dengan 20 kuitansi pembayaran. Dari hasil konfirmasi berupa permintaan keterangan kepada pemilik “RM R” pada tanggal 13 Maret 2019 di “RM R”, diketahui bahwa “RM R” tidak pernah menerima pesanan dan tidak pernah menerima pembayaran. Selain itu, “RM R” tidak pernah mengeluarkan bukti pembelian/faktur maupun stempel dalam kuitansi pembayaran. Berdasarkan keterangan dari kepsek, diketahui bahwa makanan dan minuman tersebut sebenarnya dipesan kepada orang tua murid yang kurang mampu dan juga sebagian dikelola sendiri oleh sekolah.

Bukti pertanggungjawaban belanja makanan dan minuman di Warung “BY” sebesar Rp7.000.000,00, dengan 20 kuitansi pembayaran. Dari hasil konfirmasi berupa permintaan keterangan kepada pemilik “W BY” pada tanggal 12 Maret 2019, diketahui bahwa “W BY” tidak pernah menerima pesanan dan tidak pernah menerima pembayaran. Selain itu, “W BY” tidak pernah mengeluarkan bukti pembelian/faktur maupun stempel dalam kuitansi pembayaran. Berdasarkan keterangan dari kepsek, diketahui bahwa makanan dan minuman tersebut sebenarnya dipesan kepada orangtua murid yang kurang mampu dan juga sebagian dikelola oleh sekolah.

Bukti pertanggungjawaban belanja makanan dan minuman di “CID” sebesar Rp17.640.000,00, dengan 14 kuitansi pembayaran. Dari hasil konfirmasi berupa permintaan keterangan kepada pemilik “CID” pada tanggal 12 Maret 2019, diketahui bahwa “CID” pernah menerima pesanan namun tidak sejumlah yang tertera pada kuitansi bukti pertanggungjawaban. Selain itu, “CID” tidak pernah mengeluarkan bukti pembelian/faktur namun memberikan stempel dalam kuitansi pembayaran. Berdasarkan keterangan dari kepsek, diketahui bahwa makanan dan minuman tersebut sebenarnya dipesan kepada operator sekolah. Dari bukti pertanggungjawaban tersebut, sekolah hanya dapat menunjukkan bukti riil/asli sebanyak 14 kuitansi pembayaran sebesar Rp13.809.160,00. Sehingga, pembayaran belanja makan dan minum tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang sah sebesar Rp3.830.840,00 (Rp17.640.000,00 – Rp13.809.160,00).

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 1) Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih. 2) Pasal 86 ayat (2) yang menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132, Ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD, harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Ayat (2) yang menyatakan bahwa bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Menurut Deputi Investigasi Nasional IFC Aril Tarigan,S.Psi “ walaupun kepala sekolah tersebut mempertanggung jawabkan dokumen belanja makan minum sebesar Rp93.990.840,- dengan bukti yang lengkap dan sah, atau apabila dalam waktu 60 hari setelah LHP disahkan belum dilengkapi, maka harus menyetor dana tersebut ke kas daerah. Hal ini sudah masuk kedalam ranah hukum dan wajib diproses sesuai pelanggaran hukumnya yaitu telah memalsukan dokumen pertanggung jawaban terkait anggaran negara yang dikuasainya”. Tegas Deputi Indonesia Fight Corruption.

Reporter : Dapot

Editor / publisher : zai

REKOMENDASI UNTUK ANDA