by

Kebun Plasma Dinilai Dapat Membantu Mengentaskan Kemiskinan

ACEH SINGKIL, BrataPos.com – Kebun Plasma yang akhir-akhir ini menjadi bahan diskusi di Aceh Singkil, baik di media sosial ataupun media mainstrem. Hal ini mengundang perhatian salah satu mahasiswa yang menempuh study di kota Medan Sumatera Utara, Kamis (26/12/2019).

Jakirun Bancin merupakan mahasiswa medan yang juga Aktivis Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (ALAMP AKSI) Aceh Singkil menyebutkan kepada media BrataPos.com biro Aceh Singkil bahwa kebun plasma ini memang bahan diskusi yang sangat menarik.

Nagaimana tidak, saat ini kami menilai bahwa masih banyak perusahaan di Aceh Singkil, terkhusus perusahaan perkebunan kelapa sawit yang masih menutup mata atas regulasi tentang kebun plasma ini. “Jadi bagaimana dengan sanksinya,” tanya Jakirun.

Kami rasa perlu ketegasan Pemerintah Daerah masalah kebun plasma ini, Lanjut Jakirun. Jika kita merujuk pada Permentan No. 26 Tahun 2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, jelas kita mendapati beberapa hal pokok. Salah satunya Perusahaan Perkebunan yang memiliki izin usaha perkebunan Wajib membangun kebun untuk masyarakat paling rendah 20 % dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan.

“Selanjutnya kita bisa melihat Undang – Undang No.39 Tahun 2014 Pasal 58 UU Perkebunan Tentang Kemitraan Usaha Perkebunan ayat 1 bahwa perusahaan Perkebunan yang memiliki izin usaha perkebunan wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat paling rendah seluas 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan perusahaan perkebunan,” ungkap Jakirun.

Jika regulasi ini di Jalankan dengan baik kita yakin masyarakat dan pemerintah akan terbantu dalam program pengentasan kemiskinan di Aceh singkil, hanya perlu ketegasan dari Pemerintah Aceh singkil dan juga kesadaran dari Perusahaan yang ada di Aceh singkil, serta perlu peran Legislatif untuk pengkawalan dan juga tentang regulasinya.

“Saya rasa ketika ketiga pihak ini dapat bekerjasama dengan baik kebun plasma ini akan dapat terealisasi, ini merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengentaskan kemiskinan di Aceh singkil,” Jelas Jakirun.

Jika kita ibaratkan saja satu perusahaan di Aceh singkil memiliki lahan HGU 5 ribu hektar, dan perusahaan wajib membangun 1.000 Hektare untuk lahan masyarakat, dan jika setiap masyarakat mendapat kan 1 kapling (1 hektare) maka akan ada 1.000 masyarakat yang terbantu, dan jika kita contohkan saja ada 5 perusahaan di Aceh singkil maka akan ada 5.000 Keluarga yang terbantu, ini sangat luar biasa, Tegas Jakirun.

Hal yang senada juga di sampaikan oleh Ahmad Fadli yang merupakan anggota DPRK Aceh Singkil Fraksi Partai Nasdem, Ahmad Fadli mengungkapkan peluang untuk meningkatkan perekonomian masyarakat akan terbuka lebar jika pemerintah dan perusahaan dapat bekerja sama dengan baik manyangkut kebun plasma ini.

Saya minta pemerintah daerah untuk lebih tegas dan serius dalam menangani persoalan – persoalan yang menyangkut pada kewajiban perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Aceh Singkil.

Saya tekankan juga bahwa perusahaan wajib taat serta melaksanakan segala kewajiban yang secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 58 Undang Undang Perkebunan Nomor 39 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha pasal 40 huruf (k) dan pasal 41 juga kewajiban perusahaan yang lain, seperti CSR dan kewajiban terhadap pekerja / buruh dalam perusahaan masing – masing, hal ini akan tetap kami kawal sesuai dengan Fungsi Pengawasan kami, tutup Fadli.

Reporter : arman
Editor : hd
Publisher : jml

REKOMENDASI UNTUK ANDA