by

Program PTSL Tidak Sepenuhnya Gratis

KENDAL, Bratapos.com – Kurang lebih 50 orang Pemohon sertipikat program PTSL tahun 2018 Desa Tanjungsari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal Jawa Tengah, Senin (9/12/2019), melakukan musyawarah dengan Kelompok Masyarakat (Pokmas) dan perangkat Desa Tanjungsari bertempat di Balai Desa setempat.

Dilaksanakannya Musyawarah tersebut, berkaitan dengan program PTSL tahun 2018 di Desa Tanjungsari, yang dinilai oleh para pemohon sertipikat, pelaksanaannya tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa ( Musdes) dan peraturan yang ada.

Hadir dalam acara tersebut jajaran Ketua BPD Desa Tanjungsari, kepolisian dari Polsek Rowosari, Babinsa, Babinkamtibmas, PJ. Kades Tanjungsari, Mantan Kepala Desa Tanjungsari dan Ketua Pokmas PTSL Desa Tanjungsari.

Diketahui, biaya untuk program PTSL di Desa Tanjungsari, telah disepakati dan ditetapkan sebesar Rp. 450 ribu per bidang per pemohon, yang merupakan hasil dari musyawarah desa (Musdes) yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan program PTSL tahun 2018 dan seluruh sertipikat sudah disampaikan kepada para pemohon.

Dalam sesi tanya jawab, salah seorang pemohon sertipikat bernama Arifin, menyampaikan kepada Ketua Pokmas bahwa dirinya tidak keberatan dengan biaya yang sudah disepakati dalam Musdes. Namun, menurut Arifin, yang menjadi ganjalan adalah mengapa pada saat mengambil sertipikat tanah, masih dibebani biaya lagi sebesar Rp. 300 ribu.

Menanggapi pertanyaan dari Arifin, Yusuf selaku Ketua Pokmas PTSL, mengatakan bahwa mengapa Arifin masih dikenakan biaya pengambilan sertipikat sebesar Rp. 300 ribu, karena sertipikat yang dimiliki oleh Arifin adalah sertipikat tahun 1997 atau setelahnya.

” Untuk sertipikat mulai tahun 1997 dan yang setelahnya, sesuai dengan peraturan yang ada, maka harus dilengkapi dengan dokumen asal usul kepemilikan tanah seperti keterangan waris, jual beli, hibah atau dokumen yang lainnya. Dan biaya-biaya tersebut tidak termasuk dalam besaran biaya yang telah disepakati dan ditetapkan dalam Musdes “, kata Yusuf.

Arifin pemohon sertipikat PTSL tahun 2018
Arifin pemohon sertipikat PTSL tahun 2018

Yusuf menegaskan bahwa dana sebesar Rp.300 ribu tersebut digunakan untuk membuat dan memenuhi kelengkapan dokumen yang belum ada, serta untuk biaya operasionalnya.

Dari timbulnya gejolak di masyarakat terkait program Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL), tentunya memunculkan banyak pertanyaan, apa sebenarnya yang menjadi penyebabnya.
Ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya, satu diantaranya adalah informasi yang tersebar di masyarakat bahwasanya program PTSL itu gratis, padahal dalam peraturannya ada biaya-biaya yang harus ditanggung oleh pemohon PTSL, karena biaya-biaya tidak dianggarkan dalam APBN mapun APBD. Sepertinya, hal ini kurang dipahami oleh warga yang menjadi peserta program PTSL.

Diketahui, SKB 3 Menteri yang terdiri dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, No: 25/SKB/V/2017, No : 590-3167A tahun 2017 dan No: 34 tahun 2017, telah mengatur dengan jelas tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis.

Dalam Diktum ke-7 poin ke-5 ditegaskan bahwa biaya PTSL untuk wilayah Kategori V yaitu untuk wilayah Jawa dan Bali, ditetapkan sebesar Rp. 150 ribu per peserta per pemohon sertifikat.

Diktum Ke 8, menyatakan bahwa pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Ke 7, tidak termasuk biaya pembuatan akta, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh). Dan dalam Diktum ke-9 dinyatakan bahwa, dalam hal biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), sebagaimana dimaksud dalam diktum ke 3, maka Menteri Dalam Negeri memerintahkan Bupati/Waikota untuk membuat Peraturan Bupati ( Perbup) terkait dengan biaya yang dibebankan kepada masyarakat

Sementara itu, terkait biaya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dibebankan kepada masyarakat di Kabupaten Kendal, juga sudah diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Kendal No. 3 tahun 2018 pasal 3 dan 4.
Pasal 3:
Biaya persiapan yang dibebankan kepada masyarakat peserta pendaftaran tanah sistematis lengkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dipergunakan untuk : a. Kegiatan penyiapan dokumen b. Kegiatan pengadaan patok dan materai c. Kegiatan operasional petugas kelurahan/desa.
Pasal 4:
1. Biaya yang dibebankan kepada masyarakat peserta pendaftaran tanah sistematis lengkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 sebesar Rp.15O ribu (seratus lima puluh ribu rupiah).

Reporter     : Adp
Editor          : Nr

Publisher    : Redaksi

 

REKOMENDASI UNTUK ANDA