Diduga Pemda Serobot Asset Kemenkumham

6

Trenggalek , bratapos.com –  pembangunan Gedung KESBANGPOLINMAS Yang Baru telah mengundang munculnya banyak polemik di karenakan Pembangunan Gedung tersebut diduga di atas Lahan Kemenkumham RI sebab mengingat silsilah aset lahan tersebut awalnya adalah Rumah dinas Kalapas.

Pada tahun 2002 yang lalu sempat terjadi komunikasi antara Kalapas saat itu dengan Bupati Trenggalek Mulyadi S. sehubungan dengan kebutuhan gedung KONI yang belum dimiliki Pemda Trenggalek yang pada akhirnya dibangunlah Rumah dinas Kalapas yang baru dan yang lama akan digunakan sebagai gedung KONI Kabupaten trenggalek.

entah telah sampai sejauh mana bentuk kerjasama pengelolaan asset tersebut pada saat itu sehingga pada akhirnya gedung tersebut dialih fungsikan untuk Kantor KESBANGPOLINMAS, Selama dikelola dan digunakan untuk Kantor KESBANGPOLINMAS berjalan normal tanpa ada gejolak.

Baru pada saat dilakukannya Pembongkaran gedung untuk dibangun kembali gedung belantai dua untuk Kantor KESBANGPOL yang baru mulailah muncul Berbagai polemik.
Berawal dari turunnya pejabat Kanwil dari Kemenkumham dalam rangka audit aset yang berada diwilayah Pemda Trenggalek 2019 hingga selanjutnya munculah surat dari Kalapas Trenggalek yang ditujukan pd kepala Kantor BPN ( badan Pertanahan Negara) dengan tujuan menanyakan status aset sebidang lahan di kelurahan Surondakan yg saat ini ditempati untuk Kantor KESBANGPOL Trenggalek denganTerbitnya surat jawaban dari kepala Kantor BPN Trenggalek yg berisi jawaban bahwa sebidang lahan tanah yang terletak di Kelurahan Surondakan dengan nomor Persil 9 Sertipikat Hak Pakai nomor.9 ,tahun Penerbitan 1981 adalah aset atas nama : DEPARTEMEN KEHAKIMAN CQ. JENDERAL PEMASYARAKATAN,dan tidak atau belum pernah terjadi pengalihan kepada pihak lain, walaupun secara fisik digunakan oleh pihak KESBANGPOL.

mengetahui ini semua,, bagaimana mungkin Pemda Trenggalek telah melakukan beberapa tindakan diantaranya :
1.Pembongkaran terhadap gedung yg jelas jelas masih berstatus aset DEPARTEMEN KEHAKIMAN ( KEMENKUMHAM)
2. Pembongkaran tersebut diduga kuat telah dilakukan tanpa proses Penghapusan aset.
3. Melelang material bekas bongkaran gedung.
4. Menganggarkan APBD untuk membangun gedung diatas lahan yg bukan aset Pemda.

Ironisnya hal ini bisa terjadi saat harus melalui proses verifikasi dokumen yg melibatkan bagian aset Pemda,TAPD, Bagian anggaran di DPRD,serta PPK yg diperankan oleh kabid. Tataruang PUPR. Bagaimana wujud Verifikasi yang dilakukan selama ini hingga bisa muncul polemik yg serius ini?

Apakah bisa dibenarkan menganggarkan dari APBD utk dialokasikan pd lahan yg bukan aset Pemda.

Reporter :  yan/jok

Editor / publisher : zai

Facebook Comments