Ada Apa Dengan PGRI Kotamadya Pare Pare?

by
IMG-20191130-WA0048

SULSEL, Bratapos.com- Perseteruan antara PGRI dengan plt Dinas Pendidikan Kota Pare Pare berdampak pada ketidak hadiran anggota PGRI dari guru SD dan SMP pada kegiatan Porseni PGRI tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang cuma dinominasi oleh guru SMA, SMK SLB dan TK sehingga muncul tanda tanya besar bagi pesrta lain ada apa dengan PGRI Kotamadya Pare-Pare.

Setelah dikonfirmasi dengan Ketua PGRI Kotamadya Pare-Pare Anas Azis (30/11/2019) lalu mengatakan, bahwa Polemik yang terjadi di internal Persatuan Guru Republik indonesia (PGRI) Kota Pare-Pare dipicu dengan dugaan adanya upaya untuk menjatuhkan dan merusak solidaritas guru di Kota Pare Pare. Ini berawal pada hajatan 2 tahunan PGRI yang dilaksanakan di Kabupaten Barru.

Namun, Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Pare Pare Arifuddin Idris melarang atau tidak memberikan izin kepada anggota dan pengurus PGRI untuk ikut kegiatan Porseni PGRI tersebut sehingga sebagian atlet PGRI tidak ikut dalam kegiatan.

“Kami haturkan ucapan terima kasih kepada pemerintah kota (Pemkot) Pare Pare yang telah melepas rombongan Porseni PGRI. Walaupun Plt Kepala Dinas tidak memberikan izin. Semestinya Porseni tahun ini, kami dapat medali tapi, karena adanya larangan dari Plt Kepala Dinas, maka teman-teman atlet tidak ikut,”katanya.

IMG-20191130-WA0047

Dia meminta kepada Walikota Pare Pare untuk melengserkan Plt Kepala Dinas Pendidikan dari seluruh jabatannya.

“Karena dinilai upaya dan sikapnya ada dugaan perlakuan diskriminatif, dimana kegiatan Porseni PGRI, guru tidak diizinkan, sementara kegiatan lainnya yang dinilai tidak ada kaitannya dengan guru, malahan disurati untuk ikut.Ini sudah terlalu jauh seorang Plt Kepala Dinas mencampuri internal PGRI,” katanya.

Dia menambahkan, langkah ini merupakan langkah awal sebagai bentuk perlawanan yang dilakukan oleh PGRI terhadap prilaku Plt Kepala Dinas Pendidikan.

“Kami mempersiapkan berbagai langkah untuk melawan Plt Kepala Dinas Pendidikan. Kami sangat menyayangkan sikap Plt Kepala Dinas Pendidikan yang berupaya memecah belah solidaritas guru,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Plt Kepala Dinas Pendidikan Arifuddin Idris membantah jika dirinya melakukan pelarangan kepada guru untuk ikut Porseni PGRI di Kabupaten Barru.

“Tidak ada larangan, saya hanya tekankan silahkan ikut dan meminta izin dari Kepala Sekolahnya dan jangan mengganggu proses belajar mengajar,” singkatnya.

Reporter : hakim

Editing/publish : Wit

Facebook Comments