by

Disnaker Kabupaten Asahan Di Duga Tidak Pernah Melakukan Pengawasan Ke Perusahan Perkebunan.

-Terbaru-691 views

Asahan, Bratapos.com – Merujuk kepada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Repoblik Indonesia (Permenakertran-RI) nomor 8 Tahun 2010 pasal 1 ayat 1 yang menerangkan tentang Alat Pelindung Diri, sepertinya hanya isapan jempol semata.

Aktivis Buruh Kabupaten Asahan yang namanya tidak ingin di sebutkan, dampingi Bratapos biro Asahan saat melakukan ivestigasi beberapa Buruh perkebunan dan mendapatkan berbagai fakta disebuah perusahaan Komodity karet milik salah satu BUMN.

Diantaranya, Alat Pelindung Diri (APD) hanya diberi setahun sekali, bahkan pengakuan beberapa Buruh Tidak pernah sama sekali mendapatkannya. “Benarbang, kami hanya di beri setahun sekali, bahkan ada yang belum pernah dapat bang”. Ungkap Buruh berinisial JA.

Mendapati fakta lapangan yang terjadi oleh para buruh, Aktivis Buruh tersebut mengatakan kepada Bratapos akan menindak lanjuti. “Kami akan bentuk Tim untuk menyidak Segala sesuatau hal yang berkaitan dengan Buruh, Kami menduga banyak terjadi pelanggaran terkait hak Normatif Buruh sesuai amanah Undang-undang nomor 13 Tahun 2003, lemahnya Instansi Pemerintah dalam hal ini, Dinas Ketenaga Kerjaan membuktikan para pengusaha dengan bebas melakukan pelanggaran”. Ulas Aktivis Buruh yang meminta namanya tidak disebut.

Terpisah saat Bratapos Biro Asahan konfirmasi kepihak Perkebunan BUMN, menurut pengakuan salah seorang Pimpinan berinisial TM melalui Via Seluler. “Perkebunan Telah memberikan apa yang menjadi tanggung jawab perusahaan tanpa Terkecuali, dan Kami telah membentuk Sistem Menejemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Sesuai dengan peraturan”. Sebut Pimpinan perusahan dalam pengakuan melalui Telepon Selulernya.
Reporter : Syahri Al Amin.
Editot : Heri.
Publis : Wit.

REKOMENDASI UNTUK ANDA