Perambahan Taman Nasional Tesso Nilo Diduga Oknum DPRD dan mantan Jaksa

by
toman

Pelalawan , Bratapos.com – Kasus ini seharusnya menjadi perhatian serius bagi aparat penegak hukum terutama Gakum LHK dan pemerintah daerah serta pemerintah pusat. “Seharusnya penegak hukum harus berani menindak siapapun yang terlibat melakukan penguasaan lahan negara ini” kata ketua LSM KPK Nusantara Kabupaten Pelalawan Suswanto, S.sos.

“Terkait soal keterlibatan oknum Jaksa, DPRD Riau dan DPRD Pelalawan , seharusnya penegak hukum harus mengambil langkah cepat untuk melakukan pemeriksaan tentang kebenaran keterlibatan oknum tersebut, bukan malah membiarkan hal ini makin berlarut dan liar”. Harapan Suswanto
“Ketika hal ini di biarkan terlalu lama, maka akan timbul juga kecurigaan–kecurigaan terhadap oknum Gakum LHK diduga juga ikutan dalam merambah lahan negara tersebut”. Ungkap Suswanto. Dugaan Oknum anggota DPRD riau berinsial SNW dan oknum DPRD kabupaten Pelalawan RDS serta oknum mantan jaksa, yang memiliki lahan diareal TNTN sudah menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat yang bermukim di areal lahan TNTN. “Mantan oknum jaksa Cirus Sinaga ternyata memiliki lahan 300 hektar di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) kabupaten Pelalawan. Terkuaknya, lahan yang sudah dikuasai dan ditanami kebun kelapa sawit, setelah jajaran Polres Pelalawan menciduk seorang pelaku penjual beli lahan, bernama Abdul Arifin alias Bathin Arifin”. Beber Suswanto

Sampai saat ini yang kita ketahui belum ada tindakan dari aparat penegak hukum terhadap oknum tersebut, apakah Gakkum LHK tidak ada keberanian atau ada hal-hal yang lain, sebelumnya aparat penegak hukum sudah menangkap tersangka seperti batin Arifin dan terkuaknya nama mantan jaksa CRS, hal ini juga bisa sebagai pintu masuk bagi Gakkum LHK untuk membongkar pelaku perambahan lahan TNTN lainnya”. Sebut Suswanto

“Jangan kasih ruang bagi mereka perambah liar di taman nasional Tesso Nillo, baik itu oknum Dewan, oknum aparat hukum maupun oknum pemerintah dan siapapun itu, tindak secara tegas siapa saja yang terlibat harus ditindak, perambah tersebut harus dilakukan penindakan serius jika tidak akan terus melakukan perambahan tanpa efek jera” tegas Ketua LSM KPK Nusantara Pelalawan

Permasalahan crusial yang terjadi di wilayah hukum Pelalawan hingga kini menuai pertanyaan besar di kalangan masyarakat, pasalnya pihak terkait tidak mampu mengatasi persoalan yang terjadi di wilayah Riau, TNTN sendiri sudah di tetapkan berdasarkan SK Penetapan TNTN pada tahun 2014, setelah dilakukan tata batas Surat Keputusan Menhut no.6588 tahun 2014, tentang penetapan kawasan TNTN,seluas 81.793ha.

Reporter : toman s

Editor : Hendrianto

Publisher : zai

Facebook Comments