Indikasi Penyelewengan PKH-BPNT, LSM Lasbandra Gelar Audensi Berlangsung Alot

by
PicsArt_11-08-10.40.15

SAMPANG, BrataPos.com – kabar tentang Tidak terbayarnya honor Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Bencelok Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang Jawa Timur mulai April 2017 hingga November 2019 berlanjut di Meja bundar DPRD kabupaten Sampang,LSM Lasbandra adakan Audensi Jumat 08/11/19 untuk bisa mendapatkan tanggapan ataupun jawaban yang pasti oleh pihak terkait perihal adanya indikasi tidak terbayarnya honor (BPD) Badan Pemusyawaratan Desa Bencelok Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang

Hal itu berdasarkan Surat Keterangan nomor (15/BPD/SK/11/2019). yang dibuat oleh KH.Ali Wafa, sebagai bukti pernyataan sikap keluhan jika honor yang seharusnya diterima namun sampai saat ini masih belum terbayarkan.dalam Audensi tersebut menghadirkan Ketua komisi 1 DPRD dan anggota,Camat Jrengik H Marnilem,para pendamping,termasuk juga pendamping PKH ataupun pendamping BPNT yang juga ada indikasi penyelewengan Dana tersebut.

Dalam hal ini ketua LSM Lasbandra Rifa’i ingin menyampaikan keluhan masyarakat Desa Bencelok yang selama ini merasa dirugikan oleh oknum perangkat Desa Bencelok.,audensi berlangsung alot karena sempat salah satu dari pendamping saat mengatakan setiap bulan nya melakukan pertemuan oleh warga,namun pernyataan itu di tepis oleh warga bahwasanya tidak ada pertemuan sama sekali, dan di anggap berbohong.

PicsArt_11-08-10.38.26

Saat kami temui Rifa’i Sekjen LSM Lasbandra mengatakan ” terkait Masalah honor BPD yang di kemplang hampir 3 tahun tersebut, sudah kami Laporkan ke APH, biarlah pihak² terkait mau ngomong apa saja di rapat tadi, tapi kalau nanti terbukti korupsi honor BPD, mereka akan menyesal sendiri,” terangnya.

Pada saat audensi namun amat di sayangkan Kades dan pendamping Desa Bencelok tidak hadir dalam Forum atau audensi tersebut,jadi masih belum ada titik terang atau tanggapan yang segnifikan,maka dari itu Ketua DPRD Komisi 1 akan layangkan surat panggilan kedua kalinya dan jika tidak hadir akan merekomendasi untuk panggilan oleh APH, (jemput paksa).

Salah satu warga Musyarofah menyampaikan saat di audensi kalau dirinya saat penarikan Dana PKH di pungut biaya oleh oknum perangkat Desa,” waktu pengambilan uang saya di pungut biaya sebesar 50rb ada pula jika dana pengambilan tersebut lebih besar maka di pungut dengan sebesar 100rb,ungkap Musyarofah.

Reporter : fara

Editor/Publisher : jml

Facebook Comments