Evaluasi pencalonan Anggota DPRD Kota Tanjungbalai pada Pemilu Serentak Tahun 2019

by
IMG-20191028-WA0299

Tanjungbalai , BrataPos.com – Evaluasi pencalonan anggota DPRD Kota Tanjungbalai pada Pemilu serentak tahun 2019 Pada hari senin tanggal 28 Oktober 2019 pukul 15.50 WIB

bertempat di Aula KPU Kota Tanjungbalai Jalan Sudirman Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk BandarKota Tanjungbalai.

Yang mana KPU Kota Tanjungbalai melaksanakan acara Evaluasi pencalonan Anggota DPRD Kota Tanjungbalai pada Pemilu Serentak Tahun 2019 dan jumlah dari tamu yang hadir sekitar 30 orang terdiri dari Parpol dan Instansi terkait.

Turut hadir dalam kegiatan itu adalah Ketua KPU Tanjungbalai bapak Luhut Parlinggoman Siahaan, mewakili Kapolres Tanjungbalai Kabag OPS Kompol Ridwan, Mewakili Kepala Kesbang Pol Tanjungbalai Kabid Poldagri bapak Fahrialdi, Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Kota Tanjungbalai ibu Dahwani Fitri, mewakili kepala BNN Tanjungbalai, mewakili Kepala RSU Dr. Mansyur dan para komisioner KPU Tanjungbalai.

IMG-20191028-WA0300

Adapun Rangkaian kegiatan acara tersebut yaitu 1.Prakata 2. Doa 3. Sambutan Ketua KPU Tanjungbalai bapak Luhut Parlinggoman Siahaan. Adapun pelaksanaan acara ini adalah perintah KPU RI untuk melakukan evaluasi pencalonan DPRD karena terjadi Polemik pada saat pencalonan yang lalu, sehingga hasil evaluasi ini akan disampaikan kepada KPU RI.

Penyampaian Evaluasi oleh bapak Guntur sebagai salah satu Komisioner KPU Kota Tanjungbalai mengatakan dalam pidatonya yaitu tujuan evaluasi adalah untuk menginventarisir masalah yang rekomendasinya supaya pencalonan DPRD yang akan datang lebih baik lagi.

Dalam penyampaian evaluasi itu partai politik yang tidak memenuhi daftar calon untuk tidak ikut memperebutkan kursi. Ada calon yang sudah ditetapkan dalam daftar calon tetap yang lulus menjadi CPNS maka dia tidak berhak lagi di calonkan sebagai Calon dan ada juga calon yang sudah di tetapkan dalam DCT yang meninggal.

Perwakilan partai politik diberi kesempatan untuk memberi tanggapan terhadap acara itu. Adapun dari PKB Tanjungbalai bapak Ahmad Rifai menyampaikan yang jadi persoalan adalah, Kurangnya personil parpol yang mampu mengakses informasi sehingga Waktu yang singkat dalam menyelesaikan administrasi pencalonan menjadi masalah.

Dari perwakilan Gerindra menyampaikan, rumitnya laporan keuangan calon legislatif, Perwakilan PDIP menyampaikan, Peraturan pencalonan agar lebih cepat di sampaikan, Perwakilan Hanura menyampaikan, KPU dapat memberikan fasilitasi pengurusan administrasi bila harus keluar daerah dan KPU RI harus dapat mempertahankan dan konsekwen terhadap PKPU yang sudah di keluarkan.

Sedangkan dari perwakilan PAN menyampaikan, Kedepan harinya KPU RI lebih tegas dan tertib terhadap PKPU yang dikeluarkan, perwakilan Berkarya menyampaikan, perlu pengurusan administrasi satu pintu dan Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) ibu Dahwiani fitri menyampaikan, masalah yang paling inti adalah masalah aplikasi syarat calon dan syarat pencalonan karena seringnya eror bila akan menginput data, dan aplikasi yang berubah ubah, sehingga data di masukkan secara manual yang sangat merepotkan papol.

Dan tak kalah juga kata dari perwakilan LSM Tanjungbalai bapak Khairudin Tambunan menyampaikan, Administrasi pencalonan yang bertelel tele diharapkan yang di ajukan dalam pencalonan benar benar dari kader parpol dan Caleg jangan lagi membuat spanduk untuk menghindari korupsi di lingkukan DPRD. Seyogyanya sepanduk di buat oleh pemerintah.

Perwakilan BNN juga menyampaikan, kami bekerja sesuai payung hukum dan prosedur pemeriksaan dalam tes urine dan untuk kedepannya dan Parpol melaksanakan tes urine di BNN, sebelum acara di tutup pukul 17.09 wib dan kegiatan selesai dengan keadaan tertib terkendali.

Reporter : Irwansyah

Editor / publisher : zai

Facebook Comments