by

DUGAAN PENGOPLOSAN BERAS PT. JAMPALAN BARU ASAHAN

TANJUNGBALAI, BrataPos.com – Duagaan Pengoplosan beras yang di lakukan PT. Jampalan Baru Asahan.

Hal yang tak di sengaja ditemukan di lapangan ada beras yg beredar pengeluaran dari PT. Jampalan Baru Asahan dengan Merk GUDRICE, beras Crystal SLYP Super PREMIUM Kp. Jampalan Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan tidak mencantumkan yang di sesuaikan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59 tahun 2018.

Bahwa mewajibkan bagi pelaku usaha pengemas beras dan importir beras mencantumkan detil informasi pada kemasan beras. Melalui Permendagri 58/2018 informasi yang wajib di cantumkan/sertakan adalah Label, Merk, Jenis beras, berupa, Premium, medium, maupun khusus termasuk persentase butir patah serta derajat sosoh beras.

Tak hanya itu, pengusaha juga harus menulis keterangan campuran beras dengan varietas beras lain, berat bersih beras (Netto) dalam satuan Kilogram maupun gram, serta tanggal pengemasan hingga nama dan alamat pengemasan beras atau importir beras juga wajib di cantumkan dalam label.

Sebagaimana keterangan dari Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Veri Anggriono menjelaskan pengusaha dilarang memperdagangkan beras dalam kemasan yang tidak mencantumkan label informasi.Jika suatu Perusahaan melanggar kewajiban tersebut maka beras di tarik dari peredaran.

Kemudian, bila tidak menarik beras karena di jual dalam kemasan tanpa label, maka izin usahanya akan di cabut. Kuat dugaan dengan akan hal ini bahwa Perushaan beras ini melakukan perbuatan yang sangat merugikan negara.

Sebagaimana yang kita ketahui dalam UU RI no.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU RI no.18 tahun 2012 Tentang Pangan, UU RI no.13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, UU RI no.7 tentang Perdagangan, SNI 6128 : 2008, UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik) no.14 tahun 2008.

Sehubungan dengan adanya kejanggalan yang kami temukan dari hasil investigasi dilapangan tentang kegiatan penjualan beras ke masyarakat khususnya wilayah Asahan dan Tanjungbalai yang mana itu diketahui pengeluaran dari PT. Jampalan Baru Asahan.

IMG-20191004-WA0048

Dimana dari keterangan seseorang yg tidak mau di sebutkan namanya mengatakan adanya dugaan kegiatan pelanggaran peraturan dalam pengemasan beras yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagimana dengan SNI nomor 6128 : 2008 yang telah di tetapkan Badan Standarisasi Nasional (BSN).

Sebagaimana yang kita ketahui jika dugaan ini benar,semoga pihak kepolisian Polres Asahan segera memanggil dan memeriksa Pimpinan Perusahaan PT.JAMPALAN BARU terkait peredaran beras yang tidak sesuai dengan peraturan Kementrian yang mana itu telah melanggar peraturan perundang undangan.

Terkait akan permasalahan ini PLT Bupati Asahan agar segera mencabut izin usaha PT. JAMPALAN BARU, Kerna diduga telah melakukan melanggar peraturan perundang undangan dan mencopot Kadis PERINDAG dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Asahan yang diduga tutup mata atau melakukan pembiaran terkait peredaran beras yang tidak sesuai peraturan Kementrian.

Reporter : Irwansyah

Editor/Publisher : jml

REKOMENDASI UNTUK ANDA