by

Masyarakat Dongko Kabupaten Trenggalek Menagih Tanggung Jawab PUPR Propinsi JATIM Untuk Segera Memenuhi Hak Ganti Rugi Pelebaran Jalan

Trenggalek bratapos.com Pelebaran jalan Lintas Trenggalek pacitan tampaknya menemui ganjalan dari sejumlah warga setempat yang menuntut ganti rugi atas sebagian tanahnya yang terkena proyek pelebaran itu.

“Kita mendukung saja program pemerintah daerah yang ingin melebarkan ruas Jalan lintas trenggalek pacitan ini. Namun pemerintah daerah juga harus memikirkan soal ganti rugi bagi warga yang sebagian tanahnya terkena proyek itu,” ungkap joko tri 38 tahun sekretaris ORMAS LGMI Perwakilan dari masyarakat dongko Saat di kunfirmasi bratapos kamis 03/10/2019.

Joko menerangkan jum’at 22 maret 2019 Telah Digelar Mediasi Digedung Bhawarasa Trenggalek yg dipimpin langsung oleh Asisten 1 mewakili Bupati Moch Nur Arufin dengan Mediator dari Komisioner KOMNASHAM yang dihadiri Dari Perwakilan Warga Masyarakat Kecamatan Dongko dan juga Perwakilan dari PUPR serta Balai Besar Propinsi jawa timur (JATIM ) , guna Membahas dan Merumuskan Solusi Penyelesaian Tuntutan Pembayaran Ganti Rugi Terhadap lahan Hak Milik Warga Yang Terdampak Pelebaran Jalan lintas trenggalek pacitan ( Pembangunan Pemerintah untuk Kepentingan Umum) pada tahun 2012 , sekitar 7 tahun yang lalu ungkapnya.

IMG-20191003-WA0172

“Saat itu, Menjelang Dimulainya Proses Pelebaran Jalan yang Jelas Bakal Bersinggungan dan bahkan memakan Lahan Hak Milik masyarakat , sejak awal warga masyarakat Kecamatan Dongko telah menyampaikan Pernyataan sikap yang jelas, Bahwa mereka mendukung setiap Pembangunan Pemerintah dibidang apapun dan Berupa apapun, dengan syarat tidak merugikan mereka dan apabila berdampak menimpa lahan Hak milik Warga, mereka menuntut agar diberikan atau dibayarkan gati ruginya sebagaimana diatur dalam PERPRES NO. 71 TH. 2012 , pembaharuan dari PERPRES NO. 65 TH. 2006 tentang ( PEMBANGUNAN PEMERINTAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM ) namun sikap kooperativ ini rupanya telah dikesampingkan dan bahkan tidak dihormati oleh para Pejabat terkait pada saat itu yang justru melakukan berbagai upaya menekan warga Masyarakat dengan berbagai tipu muslihat dan bahasa bahasa intimidasi agar warga Pemilik hak mau menyerahkan lahan Hak miliknya untuk Pelebaran Jalan dengan cuma cuma .

IMG-20191003-WA0173

“Lanjut joko sempat disampaikan pula bahwa seolah olah pemerintah memperlakukan dengan peraturan yg berbeda antara aset Propinsi dengan aset Nasional , bahkan tak tanggung tanggung juga dilakukan tindakan tindakan intimidasi terhadap warga,, dengan disampaikan pernyataan lisan oleh para Pejabat terkait baik secara langsung atau melalui orang suruhannya, dikatakan bahwa apabila warga tidak mau nurut menyerahka lahan hak miliknya dan tetap menuntut ganti rugi,, maka pemerintah bisa merampas lahan hak milik warga dan memenjarakan warga dengan tuduhan telah menghalang halangi dan atau menghambat Pembangunan Pemerintah.
Tindakan ini dilakukan dengan cara mendatangi kerumah masing masing warga sekaligus untuk meminta tanda tangan Pernyataan dengan cara Paksa.
Namun demikian tetap terjadi upaya upaya untuk menuntut ganti rugi agar dipenuhinya hak hak warga, termasuk diantaranya dengan mengadukannya kepada KOMNASHAM , karena tindakan tersebat adalah wujud dari Pelangaran Hak Asasi Manusia, tentang Hak milik yg dilindungi Undang Undang No. 39 th. 1999 Hak Asasi Manusia tentang Hak Milik.

Dari laporan pada pihak KOMNASHAM ini akhirnya mulai bisa didapatkan titik terang harapan untuk bisa dipenuhinya Hak Hak Warga.

Dengan digelarnya proses Mediasi yg telah menghasilkan perumusan, ( Bahwa akan dilakukan verifikasi fisik dengan Pengukuran terhadap lahan Hak milik warga sebagai upaya untuk Pembuktian kebenaran bahwa memang telah terjadi Pelanggaran terhadap Hak Milik Warga yg berdampak Penyusutan atau Berkurangnya luas Lahan Hak Milik Wagra akibat dari terkena Pelebaran Jalan .

Dan apabila telah didapati Bukti Bukti itu maka Selanjutnya Pemeritah melalui Pejabat terkait Propinsi Jatim Harus Melakukan Pembayaran ganti rugi terhadap hak warga , sebagai wujud proses PEMBEBASAN / PENGADAAN LAHAN.

Dan hasil Rumusan dalam Berita acara Hasil Mediasi yang di gelar di gedung bawarasa trenggalek telah di paraf sebagi simbul persetujuan dari para Pihak terkait.

Agenda Verifikasi fisik Pengukuran lahan hk milik warga, telah di jadwalkan dibulan Nopember 2019 dengan biaya pendaftaran pengukuran dari Dana Alokasi Khusus Th. 2019.

“Namun ironisnya hingga tragedi ini direalis oleh media bratapos.com Pihak Warga Belum Mendapat Kepastian akan dilakukannya proses pengukuran atau verifikasi fisik tersebut dari Pihak PUPR kabupaten maupun Propinsi jawa timur (JATIM )

“Dan saat dikomunikasikan dengan Pejabat terkait di PEMDA Trenggalek, mereka juga menyatakan hal yg sama,,, yaitu bahwa Pihak PUPR Propinsi jawa timur (JATIM ).belum mengkomunikasikan dengan jadwal Pasti , Kapan akan dilakukan proses Verifikasi fisik atau Pengukuran yg telah disepakati melalui proses Mediasi bulan maret tersebut.

Sehingga Pihak Warga akhirnya berinisiativ untuk mengutarakan hal ini pd pihak media dengan harapan agar bisa lebih di Dengar dan lebih Perhatikan serta di hormati Hak haknya sebagai warga negara , Baik oleh Negara dan Semua Pejabat NEGARA pungkasnya.

Reporter : yanto

Editor / publisher : zai

REKOMENDASI UNTUK ANDA