by

TUNTUTAN PB. ALAMP AKSI DIKABULKAN

Medan , Bratapos.com – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Raja Indra Saleh dinonaktifkan dari jabatannya.

Ia diperintahkan untuk fokus menyelesaikan persoalan raibnya uang milik Pemprov Sumut senilai Rp 1,6 miliar di parkiran kantor Gubernur.

Raja Indra Saleh bersama Kepala Bidang (Kabid) Bidang Pengelola Anggaran Puad Perkasa dinonaktifkan dari jabatan.Saat ini Plt BPKAD dijabat oleh Kepala Disdukcapil Sumut Ismael Sinaga.

IMG-20190926-WA0377

Plt Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Abdullah Khair Harahap membenarkan kabar penonaktifan dua pejabat di BPKAD tersebut. Tetapi, kedua orang ini kata dia hanya dinonaktifkan sementara saja dari jabatannya.

“Ya, mereka berdua dinonaktifkan sementara karena difokuskan untuk menyelesaikan masalah itu (uang hilang),” ucapnya melalui sambungan telepon genggam, Senin (23/9/2019).

Selain kedua orang itu, ada satu pegawai lagi di-nonjobkan.

“Ada satu lagi yang dinonaktifkan satu lagi.Jadi mereka ada tiga orang lah,” jelasnya.

Raibnya uang miliaran tersebut disampaikan oleh PB. ALAMP AKSI(16/09/2019) menuntut agar Raja Indra Saleh diberhentikan. “Kami mendesak agar gubernur Sumut menjadikan Sumatera Utara bermartabat, dengan cara memberhentikan jabatan Raja Indra Saleh” Kata Eka Armada Danu Saptala sebagai ketua umum PB ALAMP AKSI.

“kami sangat berterima kasih kepada pemprov Sumut atas dikabulkannya salah satu isi orasi kami” Terangnya

“Ini salah satu bukti PB ALAMP AKSI didengarkan dan diperhitungkan” Tutup eka

Reporter : Handrianto

Editor / Publisher : dr

REKOMENDASI UNTUK ANDA