MENGUAT DUGAAN TABRAK ATURAN, ULP SITUBONDO BERPOTENSI DILAPORKAN KE INSPEKTOTAT DAN KEJAKSAAN

by
IMG-20190915-WA0459

SITUBONDO , Bratapost.com – Dugaan ke tidak beresan proses pengadaan barang dan jasa di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Situbondo menyeruak ke permukaan dan ramai jadi perbincangkan publik terutama di kalangan kontraktor dan pegiat kebijakan pemerintah yang ada di Situbondo, setelah Lukman Hakim S. H aktifis Forum Gerakan lintas Aspirasi Rakyat (GELAR) menemukan dugaan pelanggaran, kolusi serta nepotisme di proses pengadaan barang dan jasa tersebut.

Dalam wawancara khusus dengan awak media Bratapost,com Rabo 11/9/2019,.Lukman mengisahkan, awal mulanya ada beberapa kontraktor yakni CV.LAKI LAKI dan CV ANNISA&AMIRAH yang telah lolos administrasi tahap pertama sudah memenuhi persyaratan dan dinyatakan sebagai pemenang pada tahap penawaran dengan harga terendah tetapi digugurkan pada tahap evaluasi, ini kan aneh, ujarnya

Menurut Lukman, mereka(UPL / POKJA, red) beralasan karena kedua kontraktor tersebut tidak memiliki pakta intregritas tentang kepemilikan perolehan matreal legal ” sendiri”, padahal keduanya sudah memenuhi persyaratan yakni dukungan dari assosiasi material legal dalam berkad yang dikirim,sesuai yang dipersyaratkan di dalam LPD BAB 3 tentang Instruksi Kepada Peserta(IKP).

“Pertanyaan saya kepada BPK apakah semua kontraktior dalam penawarannya mempunyai sendiri material legal, jangan jangan ini hanya modus saja, hanya untuk menjegal kontraktor tertentu untuk memenangkan kontraktor kelompok tertentu pula ini kan tidak benar dan bisa masuk ranah pidana”, ujarnya lagi.

Kalau yang dimaksud bahwa kontraktor harus mempunyai matrial legal sendiri saya yakin ini tidak sesuai aturan dan cenderung alasan yang dibuat buat, karena kalau ini dipaksakan akan banyak kontraktor yang mengerjakan proyeknya akan bermasalah karena tidak mungkin mereka punya matreial sendiri semuanya.

Menyoal RKK yang tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh PPK kabupaten, lukman menyatakan bukankah RKK dan K3 serta mobilisasi sudah siap?, dan ketika kami(Lukman)pertanyakan POKJA malah diam saja dan disuruh ke PPK kabupaten, ini kan semakin aneh, sambungnya

Kedepannya menurut lukman, saya akan meminta untuk klarifikasi kepada ppk atau menyurati untuk audensi bahkan saya akan melaporkan ke Kejaksaan Situbondo juga dengan inspektorat.

Sedang CV ANNISAH&AMIRAH sudah 3 kali retender dan selalu gugur mestinya POKJA berwenang menunjuk langsung CV tersebut untuk dimenangkan atau dilanjutkan pada evaluasi pembuktian.

Reporter : afree

Editor / Publisher : zai

Facebook Comments