Terbukti Potong Uang Insentif, Mantan Plt BPPKAD Gresik Diganjar Hukuman Setimpal

by
PicsArt_09-12-03.18.55

SIDOARJO, BrataPos.com – Wajah pucat, lesu, tegang, itulah yang terlihat dibenak terdakwa M. Mukhtar ketika duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Kamis (12/9/2019).

Bahkan, ketika ketua Majelis Hakim Dede Suryaman dan Hakim anggota I Lufsiana serta Hakim anggota II Emma Elyani membacakan amar vonisnya. Terdakwa lebih banyak menundukan kepala. Hanya saja sesekali melirik pada hakim.

Secara bergantian, hakim membacakan amar putusannya. Disebutkan dalam putusannya, hakim menilai perbuatan terdakwa tergolong perbuatan berlanjut. Pasalnya, sebelum terdakwa menjabat Plt di BPPKAD, sudah dilakukan pemotongan.

“Pemotongan uang insentif pada bawahannya yang sebelumnya sudah dilakukan oleh kepala badan yakni Yetty pada tahun 2014. Pada saat Andhy menjabat kepala badan, hal itu juga dilakukan pada tahun 2018,” uacap hakim.

Hakim melanjutkan, terdakwa melakukan dengan cara meminta, menerima, memberi, memotong dan memiliki. Sehingga perbuatan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diatur pasal 12 huruf f, juncto Pasal 18 ayat (1), huruf b, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tajun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mengadili, menyatakan, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik.

“Menghukum terdakwa selama 4 tahun penjara. Selain dihukum badan, terdakwa juga diminta harus membayar denda 200 juta. Namun bila tak sanggup membayar, diganti hukuman selama 2 bulan,” tegas Hakim Dede Suryaman.

Tidak hanya itu, terdakwa juga menerima hukuman tambahan berupa uang pengganti membayar kerugian negera Rp 2,1 Miliar. Jika tidak sanggup membayar, maka diganti hukuman 6 bulan.

Hal yang memberatkan, terdakwa sebagai penyelenggara negara dan tidak mendukung program pemerintah serta memperkaya diri. Hal yang meringankan, terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah. Selain itu terdakwa tulangpunggung keluarga.

Saat ketua majelis hakim menyatakan, menjatuhkan hukuman 4 tahun. Istri dari terdakwa langsung menangis. Sontak mendapat pelukan dari keluarganya untuk menenangkannya. Sementara usai sidang pengacara terdakwa menyatakan pikir-pikir.

Reporter : jml
Editor/Publisher : jml

Facebook Comments