Mantan Kepala BPPKAD Gresik, Terancam Diperiksa Jaksa

by
PicsArt_09-12-07.07.19

SIDOARJO, BrataPos.com – Dalam amar vonis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, pada sidang putusan perkara operasi tangkap tangan (OTT) yang menyeret mantan Plt kepala badan BPKAD, M. Mukhtar, membuat mantan BPPKAD Gresik terancam diperiksa.

Pasalnya, dalam amar putusan hakim yang diketuai oleh Dede Suryaman menyebutkan bahwa perbuatan terdakwa merupakan tergolong perbuatan berlanjut.

“Sehingga perlu dikembangkan lebih lanjut kepada para pihak yang ikut bertanggung jawab secara hukum,” tegasnya.

Menanggapi perintah hakim kasus ini untuk dikembangkan. Kasi pidsus ketika ditanya oleh wartawan, pengembangan seperti apa yang akan dilakukan oleh jaksa penyidik?. Kapan dilakukan pemanggilan pada mantan Kepala Badan (Kaban) BPPKAD Yetty Sri Suparyati dan Andhy Hendro Wijaya?.

“Kita koordinasikan dulu pada atasan. Kan masih ada waktu 7 hari,” tegas Andrie Dwi Subianto Kasi Pidsu Kejari Gresik usai sidang vonis terdakwa M. Mukhtar Kamis (12/9/2019).

Diketahui, sebelum terdakwa M. Mukhtar menjabat sebagai Plt kepala badan dipimpin oleh Yetty Sri Suparyati dan Andhy Hendro Wijaya. Yetty menjabat pada tahun 2014. Sedangkan Andhy di tahun 2018. Pemotongan dana insentif sejak dipimpin oleh Yetty.

Kata hakim, besarnya potongan dana instensif pada semua staff BPPKAD diberikan secara tunai dan disetorkan pada kepala bidang masing-masing. Setelah terkumpul, uang tersebut disetorkan kepada terdakwa waktu itu sebagai sekretaris dan Plt kepala BPPKAD.

“Selanjutnya, uang hasil potongan itu diberikan kepada internal, eksternal asisten 1,2,3, Kabag hukum, kasubag hukum, kepala BKD, Sekda, asisten sekda, ajudan Bupati dan wakil Bupati,” urak Hakim anggota Lufsiana saat membacakan amar putusan.

Pada sidang putusan tersebut, M. Mukhtar telah tebukti secara sah bersalah. Mantan Plt BPKAD itu, dijatuhi hukuman 4 tahun serta denda 200 juta subsider 2 bulan dan vonis tambahan mengganti kerugian negara sebesar 2,1 milyar dalam watu 1 bulan sejak putusan dinyatakn inkrah.

Numun jika tidak dibayarkan maka asetnya akan disita kemudian dilelang. Jika tidak cukup sesuai dengan kerugian negara, maka diganti dengan hukuman penjara selama 6 bulan.

Perlu diketahui, Usai menjalani serangkaian pemeriksaan selama 24 jam di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik. Akhirnya korp Adiyaksa itu menetapkan satu tersangka terkait hasil operasi tangkap tangan (OTT) di Kantor Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Gresik pada 15 Januari 2019. Selain menahan M. Mukhtar kejaksaan menyita barang bukti uang sebesar 537 juta.

Reporter : jml
Editor/Publisher : wo

Facebook Comments