by

Rahman Simanjuntak Aktivis Muda Madina, Menyoroti SPBU 14229323

MANDAILING NATAL, BrataPos.com – Rahman Simanjuntak, aktivis muda Mandailing Natal (Madina), menilai pemilik perusahaan Pertamina Pombensin yang berada di Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Madina dengan No Kode 14229323 sudah jelas melanggar peraturan presiden (perpres) No.15 tahun 2012.

Diketahui pemilik Pombensi tersebut yakni Hj. Riadoh. Pemilik diduga sudah melanggar aturan hukum yang berlaku dan diduga sudah mengajari masyarakat menyalahi peraturan.

Dimana dalam hasil pantauan Rahman Minggu sekitar Jam 02.40 Wib Pagi, (8/9/2019), tampak dengan jelas dan terlihat depan mata sendiri disaat pengisian jerigen plastik berukuran 30 liter kurang lebih, ratusan jerigen setiap turun mobil minyak pertamina berjenis Premium. Sehingga para pengendara roda 2 dan roda 4 kewalahan untuk mengisi bensin untuk kenderaannya sendiri di Galon Simangambat.

“Diduga para karyawan itu juga mengutamakan pengisian BBM Premium Bersubsisdi kepada konsumen yang menggunakan Jerigen, dengan Ribuan Liter. Kondisi itu sangat merugikan masyarakat. Karena harga pengecer jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan harga yang sudah ditetapkan Pemerintah,” jar Rahman.

Terkait dengan pengisian BBM Premium Bersubsidi oleh SPBU 14229323 Kelurahan Simangambat itu, tidak tepat sasaran dan telah melanggar PP. Nomor 15 Tahun 2012, menjual BBM kepada Konsumen yang menggunakan Jerigen. Kemudian telah melanggar Peraturan Menteri ESDM Nomor. 8 Tahun 2012.

Peraturan ini menerangkan secara detail tentang Konsumen SPBU, tidak diperbolehkan melayani Jerigen, tapi anehnya pemilik dan karyawan SPBU itu diduga bersekongkol, untuk meraup keuntungan yang sangat besar, sehingga tidak mematuhi dan mengabaikan Undang-Undang maupun peraturan yang berlaku di NKRI.

IMG-20190908-WA0022

Diakhiri percakapannya Rahman, mengharapkan kepada pihak Pertamina dan pihak penegak hukum agar supaya menindak tegas ulah SPBU itu. Jangan terkesan tutup mata atau pembiaran, yang mengakibatkan kerugian masyarakat pengendara yang berhak mendapatkan Subsidi dari Pemerintah.

Kemudian PKH Migas agar senantiasa dapat mengawasi hal ini, dan berkemungkinan besar mahasiswa dan pemuda akan mengambil sikap untuk hal tersebut. Nanti membuat rapat dengar pendapat (RDP) di kantor Bupati dan di DPRD sekaligus dengan pihak penegak hukum, untuk bagaimana membahas mekanisme aturan dan peraturan Pertamina sesuai dengan peraturan yang sudah ada.

terakhirnya ia juga berkata Rahman bukan kaleng-kaleng sebaiknya peraturan itu terapkan dengan sebaik-baiknya, “jangan pilih kasih”, pintanya dengan tulus.

Reporter : Fs
Editor/Publisher : jml

REKOMENDASI UNTUK ANDA