CAPAI UHC, KOTA PROBOLINGGO RAIH PENGHARGAAN

61

Probolinggo , Bratapos.com – Rabu-04-09-2019 Tepat di Hari Jadi ke 660 Kota Probolinggo, Wali Kota Hadi Zainal Abidin menerima penghargaan dari BPJS atas komitmen Pemerintah Kota Probolinggo yang mendukung tercapainya Program Cakupan Kesehatan Universal (UHC) JKN KIS tahun 2019. Pilihan itu diambil oleh Deputi Administrasi Wilayah Jawa Timur Handaryo di sela apel Hari Jadi, di halaman kantor wali kota.

“Ya, UHC sudah dideklarasikan di Kota Probolinggo karena sudah lebih dari 95 persen penduduk kota sudah masuk JKN. Artinya, persetujuan UHC sudah dilaksanakan oleh Kota Probolinggo, ”ujar Handaryo, usai apel.

Menurut Handaryo, dengan UHC masyarakat bisa langsung mendaftar tanpa harus menunggu 14 hari. Definisi UHC adalah pemerintah harus mengcover 95 persen warganya untuk mendapatkan Jaminan kesehatan. “Memang belum 100 persen, tetapi ini berarti minim sekali kesulitan masyarakat mendapatkan akses fasilitas kesehatan. Dan, masyarakat sudah terjamin pelayanan kesehatannya, ”imbuhnya.

Peserta BPJ terbagi dalam beberapa segmen, yaitu segmen PBI (Penerima Bantuan Iuran) dari pusat, pekerja penerima upah (PPU) dengan penerima gaji (4 persen perusahaan, 1 persen pekerja) dan segmen PBPU (pekerja bukan penerima upah) atau mandiri. “Di Kota Probolinggo, peserta BPJS terdiri dari semua segmen,” kata Handaryo.

Seperti yang pernah diberitakan, saat ini 97,24 persen warga Kota Probolinggo sudah mendapat persetujuan kesehatannya. Pemerintah Kota Probolinggo pun telah menyediakan anggaran sebesar 9,7 miliar untuk mendukung program tersebut. Anggaran itu berasal dari dana APBD, dana DBHCHT dan dana pajak rokok.

“Tentunya ini merupakan wujud janji kami kepada masyarakat Kota Probolinggo untuk memberikan bantuan dan akses kesehatan gratis bagi seluruh penduduk Kota Probolinggo. Semoga bermanfaat bagi masyarakat, ”kata Wali Kota Habib Hadi.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Kota Probolinggo Gusti Ayu Mirah Estherini menjelaskan bagaimana Kota Probolinggo dapat mendeklarasikan sebagai kota yang telah menggunakan UHC. Katanya, berangkat dari data 80 persen di BPJS juga ada program UHC dengan kesiapan anggaran akhirnya dilakukan pendataan di Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil untuk melihat berapa banyak warga yang belum terdaftar.

“Kami samakan NIK-nya. Lalu ketemu jumlah yang belum terhitung di BPJS dan kami kroscek dengan peserta mandiri. Hasilnya, 97,24 persen warga sudah bisa tercover BPJS. Sisanya, masih menunggu NIK yang belum valid dan perlu dibetulkan, ”ungkap Mirah.

Rencananya, ke depan, BPJS dibuka pendaftaran untuk masyarakat yang harus dibuka peserta untuk mencapai 100 persen UHC. Saat ini BPJS Cabang Kota Probolinggo masih perlu mencetak kartu yang diperlukan sekitar dua bulan untuk kemudian dikirim ke kelurahan.

“Semoga September ini semua kartu bisa langsung diterima masyarakat. Bagi masyarakat yang belum jadi peserta, tetapi butuh layanan kesehatan bisa ke puskesmas atau rumah sakit, karena ada aplikasi yang menunjukkan apakah NIK sudah masuk atau belum, ”terang Mirah lagi.

Ia mencontohkan, sudah ada warga yang datang untuk mendaftar menjadi peserta BPJS. Ternyata NIKnya sudah terdaftar dan tercover, maka BPJSerbitkan KIS sementara dan langsung aktif.

“Dengan program UHC ini semoga masyarakat lebih sejahtera karena biaya kesehatan sudah ditanggung oleh pemerintah daerah. Yang harus kami hargai harus komitmen Pemerintah Kota Probolfinggo untuk menyejahterahkan masyarakatnya, ”kata Mirah.

Program UHC tidak hanya untuk warga miskin, tetapi untuk seluruh warga Kota Probolinggo tanpa pandang ekonomi, asalkan layanan kesehatan di kelas 3. “Asal mau di kelas bisa tercover UHC. Jika di NIK itu terbukti mampu dan sudah terbukti bisa mengundurkan diri. Yang penting komitmen untuk memenuhi hak masyarakat harus terealisasi, ”jelasnya

Reporter: Saiful Mustofa

Editor / Publisher : zai

Facebook Comments